Subsidi BBM Jebol Masuk Catatan Audit BPK

Ilustrasi/Pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Ilustrasi/Pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

Selain soal subsidi, Kemenkeu juga diminta untuk mengklarifikasi rincian laporan penerimaan negara. Antara lain, mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Klarifikasi tersebut, menurut Taufiqurrahman, diperlukan karena hal tersebut mencakup 75 persen dari pertanggungjawaban APBN 2012 yang harus dipastikan realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah.

"Di Kemenkeu ada delapan laporan keuangan yang mesti dipertanggungjawabkan. Satu, laporan keuangan Kemenkeu dan tujuh lagi laporan keuangan bendahara umum dan negara," ungkapnya.