Menko Polhukam Bantah SBY-PM Papua Nugini Khusus Bahas Djoko Tjandra

VIVAnews - Menteri Koordinator Politik dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto membantah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O'Neill khusus membahas soal masalah ekstradisi Djoko Tjandra.

Menurutnya, usai pertemuan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Juli 2013, perjanjian ekstradisi yang disepakati kedua negara bersifat umum. "Itu kan tidak kasus per kasus. Perjanjian ekstradisi kan tidak hanya dengan PNG," ujar Djoko. 

Djoko mengatakan, dalam setiap pertemuan bilateral antara dua negara tidak pernah ada pembicaraan yang spesifik menyangkut sebuah kasus. Apalagi, jika kasus itu menyangkut perkara hukum.

 

Namun, ia tidak menampik, perjanjian itu biasanya bersifat komprehensif, strategis, dan jangka panjang. "Ya, ada (hasilnya). Kan, banyak yang sudah dikirim balik," kata Djoko.

 

Meski tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa perjanjian ekstradisi ini membuka peluang penyelesaian kasus Djoko Tjandra, ia mengatakan bahwa setiap upaya yang dilakukan pemerintah yang paling utama tentu agar dapat mengembalikan aset-aset negara. "Baru kemudian mengembalikan orang-orang yang tersembunyi. Siapa saja."

Masalah ekstradisi ini, jelas Djoko, tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara sehingga pertemuan antara kedua pemimpin negara tadi lebih fokus terhadap satu sistem hukum yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut.

 

Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian itu akan lebih memudahkan pemerintah melakukan ekstradisi.