- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik langkah pemerintah yang memotong anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp12 miliar untuk dialihkan menjadi dana pelaksanaan Pemilu 2014. Ia mendukung reaksi keras Ketua KY Suparman Marzuki yang memprotes pemotongan anggaran terhadap lembaga pengawasan hakim dan peradilan tersebut.
“Kalau hakim dan pengadilan di Indonesia mau bersih dan profesional, pemerintah harus memenuhi kebutuhan KY. Jangan sampai KY cari anggaran operasional sendiri. Kalau dana swasta masuk, bahaya. Bagaimana mau membersihkan pengadilan?” kata Mahfud di Jakarta, Minggu 7 Juli 2013.
Ia khawatir pemotongan dana tersebut membuka peluang masuknya aliran dana besar dari sumber lain. Sementara dengan anggaran yang tak mencukupi, sulit bagi KY untuk menjalankan fungsinya secara optimal. “Padahal KY harus aktif melakukan investigasi. Bahkan kalau perlu lembaga ini punya tim intelejen sendiri. KY bukan pengadilan biasa atau MK yang sistemnya pasif,” kata Mahfud.
Atas pertimbangan itu, Mahfud mendesak pemerintah tetap memenuhi kebutuhan operasional KY. “KY harus terus bekerja. Apalagi kinerjanya saat ini terlihat positif. Terlihat dari banyaknya hakim nakal yang diproses bahkan dipecat karena bermasalah,” kata dia.
Ketua KY Suparman Marzuki sebelumnya mengatakan, dalam lima tahun terakhir anggaran yang diterima lembaganya tak lebih dari Rp500 miliar. “Jadi setiap tahun KY hanya menerima Rp 100 miliar. Dana itu untuk digunakan mulai dari belanja barang hingga honor staf-staf yang ada,” ujarnya.
Akibat kondisi itu, KY sampai saat ini masih sangat sulit menjalankan tugas secara maksimal. Sebagai contoh, KY baru memiliki 13 orang dalam tim investigasi. Jumlah ini tak sebanding dengan ribuan pengaduan yang diterima KY setiap tahunnya.
“Paling tidak kami memerlukan 70 orang untuk ditempatkan dalam tim investigasi. Untuk itu KY membutuhkan anggaran paling sedikit Rp1 triliun,” kata Suparman. (eh)
BNPB Mulai Tahapan Peledakan Batu-batu Besar Material Vulkanik Gunung Marapi
BNPB memulai tahapan peledakan atau demolish terhadap material vulkanik Gunung Marapi di Sumatra Barat, berupa batuan besar guna mencegah bahaya susulan.
