Yuddy Desak Hasil Penjaringan Diumumkan
VIVAnews - Penjaringan calon presiden dari Partai Golkar sudah selesai sejak 10 Maret 2009 lalu. Namun hampir dua minggu berlalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tak kunjung mengumumkan nama-nama yang dinominasikan itu.
Padahal, kata politisi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, Golkar merupakan partai yang pertama kali melakukan konvensi calon presiden di Indonesia. "Jadi merupakan kemunduran jika hasil penjaringan calon presiden tidak diumumkan ke publik," kata Yuddy di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23 Maret 2009.
Penjaringan ini seharusnya selesai diproses awal Maret. "Sekarang ini, seolah-olah hasil penjaringan dirahasiakan untuk menggiring ke arah pencalonan tunggal. Saya minta agar para elit Golkar menghargai proses penjaringan," ujarnya.
Seharusnya hasil penjaringan direkapitulasi seluruhnya dan hasilnya diumumkan secara transparan kepada masyarakat. "Jika ada 20 nama yang terjaring, ya umumkan seluruhnya. Baru kemudian diambil 7 nama teratas, guna ditanya kesediaannya untuk menjadi capres. Masyarakat juga harus memiliki akses untuk mengetahui, daerah-daerah mana saja yang mengusung tokoh-tokoh yang terjaring tersebut," ujar Yuddy.
Partai Golkar juga tidak berhak menutupi hasil penjaringan dengan alasan melindungi kepentingan internal partai agar Golkar tidak pecah. Partai politik adalah milik publik, maka publik pun berhak untuk mengetahui. "Menurut saya, proses rekapitulasi belum selesai. Namun feeling saya mengatakan, Pak Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung pasti memperoleh lebih dari separuh suara," ujarnya.
Bagaimanapun, ujar Yuddy, kebijakan penjaringan capres Golkar ini memang tidak dirancang secara khusus. "Kebijakan ini not by design, but by accident, untuk beradaptasi dengan perkembangan politik yang ada. Ini merupakan kebijakan tambal sulam sebagai alternatif dari konvensi yang ditiadakan," katanya. Jadi, wajar saja jika elit Golkar berbeda pendapat mengenainya.
Gas Murah Bagi Industri Bakal Dilanjut, Pemerintah Diminta Perhatikan Keekonomian Sektor Hulu
Apabila kebijakan serupa akan dilanjutkan tahun berikutnya, maka dia pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan sisi keekonomian pada sektor hulu migas
