Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, mengakui ada penolakan yang cukup kuat kepada Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR itu.
"Ini ditunjuk, bukan terpilih. Saya lihat memang daya tolaknya keras kepada Ruhut. Ini ada persoalan yang tidak sehat dalam mekanisme DPR ini," kata Yani di Gedung DPR, Kamis 19 September 2013.
Saat ini, kata Yani, memang penunjukan Ketua Komisi adalah hak fraksi Demokrat. "Seharusnya fraksi juga melihat dulu apakah orang yang ditempatkan itu layak atau tidak layak," ujar dia.
Yani mengatakan, keputusan Fraksi Demokrat itu bisa digugat. Sebab, ada Undang-Undang yang menyebutkan, harus mendapat persetujuan anggoota komisi. "Fraksi harus mengirim orang yang kira-kira layak, jangan kirim kayak kucing, ayam. Apalagi komisi ini kan komisi yang bergengsi, mengawal hukum. Bisa dibayangkan kalau memang ada pimpinan komisi yang kayak badut," ujar dia.
Lalu bagaimana mekanisme penolakan itu? "Nanti kan Priyo menanyakan kepada fraksi-fraksi di komisi III, nanti fraksi memberikan pandangannya. Kalau ditolak, ya dikembalikan lagi kepada fraksi Demokrat untuk dicari pengganti," kata dia.
Ruhut Diminta Rajin
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai, menjadi Ketua Komisi III adalah tantangan tersendiri untuk Ruhut Sitompul. Pekerjaan rumah Komisi III sangat berat saat ini yaitu masih ada empat rancangan undang-undang yang masih dibahas. Ditambah lagi, 2013-2014 adalah tahun politik.
Eva sendiri memilih memberi kesempatan kepada Ruhut untuk memimpin di komisinya. "Hanya saya kasihan saja, nanti harus stop merokok cerutu saat memimpin karena demikian aturan tata tertib DPR. Plus harus lebih rajin masuk dari sebelumnya supaya output and outcome atau target komisi III bisa dicapai," kata Eva di Gedung DPR, Kamis 19 September 2013.
Selama komisinya dipimpin oleh Pasek, kata Eva, semua berjalan dengan baik dan akomodatif. Tapi, soal pergantian itu, adalah hak fraksi Demokrat sepenuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya, Ahmad Basarah. Menurutnya, rotasi itu adalah kewenangan partai Demokrat. Tapi, kata Basarah, jika Ruhut tak mampu menempatkan diri sebagai pimpinan Komisi III, dengan cara yang arif dan bijaksana, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penolakan oleh anggota Komisi III. "Hal itu bisa men-down grade kredibilitas komisi III DPR di mata publik," kata dia. (umi)
![Ilustrasi berolahraga/olahraga/berkeringat.]()
![img_title]()
Baca Juga :
Demokrat Sebut "Wajar dan Sah-sah Saja" Parpol KIM Minta Jatah Menteri kepada Prabowo
Yani mengatakan, keputusan Fraksi Demokrat itu bisa digugat. Sebab, ada Undang-Undang yang menyebutkan, harus mendapat persetujuan anggoota komisi. "Fraksi harus mengirim orang yang kira-kira layak, jangan kirim kayak kucing, ayam. Apalagi komisi ini kan komisi yang bergengsi, mengawal hukum. Bisa dibayangkan kalau memang ada pimpinan komisi yang kayak badut," ujar dia.
Lalu bagaimana mekanisme penolakan itu? "Nanti kan Priyo menanyakan kepada fraksi-fraksi di komisi III, nanti fraksi memberikan pandangannya. Kalau ditolak, ya dikembalikan lagi kepada fraksi Demokrat untuk dicari pengganti," kata dia.
Ruhut Diminta Rajin
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai, menjadi Ketua Komisi III adalah tantangan tersendiri untuk Ruhut Sitompul. Pekerjaan rumah Komisi III sangat berat saat ini yaitu masih ada empat rancangan undang-undang yang masih dibahas. Ditambah lagi, 2013-2014 adalah tahun politik.
Eva sendiri memilih memberi kesempatan kepada Ruhut untuk memimpin di komisinya. "Hanya saya kasihan saja, nanti harus stop merokok cerutu saat memimpin karena demikian aturan tata tertib DPR. Plus harus lebih rajin masuk dari sebelumnya supaya output and outcome atau target komisi III bisa dicapai," kata Eva di Gedung DPR, Kamis 19 September 2013.
Selama komisinya dipimpin oleh Pasek, kata Eva, semua berjalan dengan baik dan akomodatif. Tapi, soal pergantian itu, adalah hak fraksi Demokrat sepenuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya, Ahmad Basarah. Menurutnya, rotasi itu adalah kewenangan partai Demokrat. Tapi, kata Basarah, jika Ruhut tak mampu menempatkan diri sebagai pimpinan Komisi III, dengan cara yang arif dan bijaksana, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penolakan oleh anggota Komisi III. "Hal itu bisa men-down grade kredibilitas komisi III DPR di mata publik," kata dia. (umi)
Pakai Sepatu Lari Buat Olahraga di Gym, Hati-hati Bisa Bikin Cedera Ini
Ketika melakukan olahraga di pusat kebugaran, ada baiknya perhatikan penggunaan sepatu olahraga. Jangan sampai salah dan malah berujung pada cedera. Apa sebabnya?
VIVA.co.id
10 Mei 2024
Baca Juga :
