Sumber :
- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews
– Langkah Komisi Pemilihan Umum melibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014 memunculkan kekhawatiran lembaga berbau militer tersebut bisa mengintervensi dan mengganggu netralitas pemilu.
“Itu berarti kemandirian dan integritas komisioner-komisioner KPU yang ditantang. Kami jamin pemilu netral,” kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Baca Juga :
Terpopuler: Gempa Garut, Dewas Bongkar Perilaku Wakil Ketua KPK, Keluarga Polisi ke Jakarta
“Bahkan kami membayangkan ada server tersendiri yang dialokasikan untuk akses publik. Kami butuh Lemsaneg karena mereka lembaga yang ahli, dan lembaga resmi yang bisa membantu memproteksi data dari pihak yang ingin merusak atau memanipulasinya,” kata Hadar.
Pada praktiknya nanti, ujar Hadar, Lemsaneg tidak sendirian dalam bekerja. KPU juga akan melibatkan institusi-institusi yang ahli di bidang teknologi informasi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain.
“Jadi bukan KPU menyerahkan kepada Lemsaneg semua. Semua berada dalam kontrol kami sebagai komisioner. KPU sebagai tuan rumahnya. Pemiliknya kami, bukan mereka. Mereka punya keahlian membangun sistem untuk melindungi data-data ini, dan perlindungan itu bukan untuk menutup akses publik,” kata Hadar. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pada praktiknya nanti, ujar Hadar, Lemsaneg tidak sendirian dalam bekerja. KPU juga akan melibatkan institusi-institusi yang ahli di bidang teknologi informasi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain.