Sumber :
- ANTARA FOTO/Rudi Mulya
VIVAnews
– Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengundur penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 karena DPT masih banyak bermasalah. Sejumlah partai politik pun kecewa dengan keputusan KPU itu, Kamis 24 Oktober 2013.
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menilai masalah DPT berawal dari persoalan KTP elektronik yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Kalau dari dulu NIK (Nomor Induk kependudukan) selesai, masalah DPT pasti bisa teratasi,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta.
Perbaiki validasi data
Sementara PKS berpendapat penundaan penetapan DPT adalah langkah baik karena masih banyak data DPT yang tidak valid. “Waktu yang ada harus benar-benar dimanfaatkan KPU untuk membenahi DPT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.
“Jangan sampai persoalan DPT dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat kecurangan,” ujar Aboe. Kecurangan itu bisa terjadi bila elemen data dari 20,3 juta pemilih dalam DPT kurang lengkap.
Oleh sebab itu PKS menyarankan persoalan DPR diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi antara KPU dan Kemendagri, karena Kemendagri telah punya data e-KTP. (eh)
Halaman Selanjutnya
Sementara PKS berpendapat penundaan penetapan DPT adalah langkah baik karena masih banyak data DPT yang tidak valid. “Waktu yang ada harus benar-benar dimanfaatkan KPU untuk membenahi DPT,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.