Sumber :
- Antara/ Ari Bowo Sucipto
VIVAnews - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menyebutkan bahwa sanitasi yang buruk menyebabkan kerugian negara sebesar Rp56 triliun setiap tahunnya.
Baca Juga :
Mengenal Mepamit, Tradisi Pamitan dalam Prosesi Adat Bali yang Dilakukan Mahalini dan Rizky Febian
Pada Selasa 29 Oktober 2013, Agung menjelaskan, kerugian tersebut setara dengan 25 persen anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan per tahun atau hampir sama dengan biaya untuk menyediakan 12-15 juta toilet yang layak digunakan.
Baca Juga :
Jalani Rangkaian Pernikahan, Mahalini Raharja Minta Izin Keluarga untuk Hidup Bareng Rizky Febian
"Data dari WSP (Water Sanitation Program) World Bank pada 2008 menunjukkan bahwa kondisi sanitasi yang buruk mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp29 triliun di sektor kesehatan," kata Agung di Balai Kartini, Jakarta.
Baca Juga :
Ngeri! Pemain Timnas Malaysia Faisal Halim Disiram Air Keras Oleh Orang Tak Dikenal di Sebuah Mall
Agung menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan layanan sanitasi dan air minum. Upaya itu di antaranya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi, dan air minum.
"Berbagai upaya tersebut dikoordinasi melalui Pokja AMPL (kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan) nasional, yakni wadah lintas kementerian yang telah lama dibentuk 1997," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedi Priatna, mengatakan, kondisi air minum Indonesia masih kalah jika dibandingkan Timor Leste yang baru diresmikan pada 1999.
"Air minum kita paling rendah jangkauannya di Asia Tenggara," jelasnya.
Tidak hanya itu, menurut Dedi, sanitasi di Indonesia masih buruk bila dibandingkan dengan negara Vietnam dan Myanmar. Kondisi ini ditunjukkan dengan sistem pengelolaan limbah terpusat atau instalasi pengelolaan air limbah masih jauh dari harapan.
Halaman Selanjutnya
"Berbagai upaya tersebut dikoordinasi melalui Pokja AMPL (kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan) nasional, yakni wadah lintas kementerian yang telah lama dibentuk 1997," tegasnya.
