Sumber :
- Antara/ Fachrozi Amri
VIVAnews
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok aturan teknis pemungutan suara untuk Pemilu 2014. Dalam rangka itu, seluruh jajaran KPU, dari daerah sampai pusat hari ini, Rabu 30 Oktober 2013 berkumpul di Fave Hotel, Cililitan, Jakarta Timur.
"Forum itu untuk menampung gagasan dengan KPU daerah. Saya yakin mereka banyak tahu (teknis pemungutan suara)," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dikonfirmasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kabupaten Bekasi Sabet Juara Umum MTQ ke-38 Jabar, Pj Bupati: Kita Juara Lahir dan Batin
"Forum itu untuk menampung gagasan dengan KPU daerah. Saya yakin mereka banyak tahu (teknis pemungutan suara)," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, saat dikonfirmasi.
Hadar menyampaikan KPU Pusat akan meminta bantuan KPU Daerah yang berpengalaman menggelar pemilihan kepala daerah. Selain itu, pihaknya ingin merumuskan cara mencegah praktik politik uang saat hari H.
"Kita diskusikan panjang lebar sehingga kami dapat banyak masukan. Itu pasti asyik forumnya karena mereka paling tahu kondisi di lapangan," ujarnya.
Salah satu ide KPU adalah, melarang pemilih membawa handphone saat melakukan pencoblosan. Aturan tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan praktik politik uang.
"Bagi mereka yang bawa bisa dititipkan kepada kepala TPS. Dulu disalahgunakan termasuk Pilkada DKI kemarin. Kami ingin cegah. Saya kira orang tidak keberatan. Kami akan atur itu. Dilarang untuk memfoto di bilik suara. Tapi kalau di TPS, duduk nunggu boleh-boleh saja," tuturnya.
Hasil dari pertemuan tersebut nantinya, lanjut Hadar, akan disimulasikan terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Sebab, menurutnya, seringkali yang ditulis di kertas tidak bisa dipraktikkan.
"Simulasi di 3-5 lokasi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sehingga dapat catatan dari sumulasi ini mengenai proses dan pecatatan dan sebagainya. Penggunaan formulir-formulirnya, apa yang akan diperbaiki atau harus diganti," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Hadar menyampaikan KPU Pusat akan meminta bantuan KPU Daerah yang berpengalaman menggelar pemilihan kepala daerah. Selain itu, pihaknya ingin merumuskan cara mencegah praktik politik uang saat hari H.
