Hakim Konstitusi Dites Urine, Ini Kata Wakil MK

Hakim MK Jumpa Pers
Hakim MK Jumpa Pers
Sumber :
  • VIVAnews

VIVAnews - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva enggan mengomentari mengenai hasil temuan BNN yang mengatakan DNA Akil Mochtar dengan DNA ganja yang ditemukan di ruang kerjanya adalah identik.

Menurutnya, hal tersebut merupakan masalah hukum, dan MK menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Namun, kata dia, pasti akan menjadi pertimbangan putusan Majelis Kehormatan yang akan mengucapkan putusan pada hari Jumat 1 November 2013.

"Karena informasi itu didapat sebelum Majelis putusan, maka itu jadi informasi penting untuk jadi bahan pertimbangan," ujar Hamdan, Rabu 30 Oktober 2013.

Sementara ketika disinggung jika nantinya semua hakim konstitusi dilakukan tes urine, Hamdan mengaku dirinya tidak masalah dengan hal tersebut. "Ya enggak apa-apa," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional memastikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan narkotika yang ditemukan di ruang kerjanya di Gedung MK.

Kesimpulan itu diambil setelah BNN dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokes) Mabes Polri membandingkan DNA yang ada di barang bukti narkotika dan DNA yang dimiliki oleh Akil.

"Dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa sebagian profil DNA pada linting kertas putih bekas pakai yang berisikan bahan/daun ganja identik dengan profil yang dimiliki atau DNA Pak AM," kata Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Pol Sumirat dalam konferensi pers di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu 30 Oktober 2013.

Artinya, imbuh Sumirat, Akil pernah bersentuhan dengan barang bukti narkotika tersebut. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA), yang menjadi patokan seseorang pengguna atau bukan, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Akil melalui tim dokter sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Akan dibentuk tim dokter sendiri," ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, imbuhnya, Akil merupakan pengguna narkotika. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat terancam hukuman pidana.

"Namun kita melakukan langkah-langkah lebih lanjut, dekriminalisasi bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu murni. Hasil rekomendasi dokter itu bisa dilaksanakan rehabilitasi," ujarnya.