VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil menegaskan karyawan perusahaan pemerintah yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan politik sebaiknya masuk ke partai politik.
"Serikat Pekerja BUMN itu orientasinya bukan politik, ketuanya saja yang ingin menggunakan kesempatan itu untuk berpolitik. Kalau mau politik, masuk ke partai politik saja deh," ujar Sofyan Djalil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis malam, 2 April 2009.
Lebih jauh, dirinya mengatakan agar terjadinya pelanggaran penggunaan fasilitas negara tersebut dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).
Menurut Sofyan, undang-undang Pemilu dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN kepada seluruh perusahaan negara jelas-jelas menegaskan bahwa fasilitas BUMN dilarang dipergunakan untuk kegiatan kampanye. "Apalagi, membuat pernyataan di kantor PLN yang merupakan fasilitas negara,” kata dia.
Sofyan memastikan bahwa manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memberikan peringatan kepada karyawan yang dianggap telah melanggar ketentuan tersebut. Tentang kemungkinan karyawan tersebut dikeluarkan, menteri menuturkan bahwa hal itu kembali kepada ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan masing-masing.
Sebelumnya, Aliansi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Antiprivatisasi diketahui mendukung langkah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2009-2014. Aliansi yang mengklaim memiliki dukungan dari 90 serikat pekerja BUMN itu, menyatakan dukungannya di gedung pusat Perusahaan Listrik Negara, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 2 April 2009.
Kolonel Bayu Telah Resmi Lantik Raja Aibon Jadi Kesatria Tanah Wali, Dandim Purwakarta
Raja Aibon Komandan Satuan Terbaik Kostrad.
