- Uni Z Lubis
VIVAnews - Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Anand Sharma menggarisbawahi sikap pemerintahnya dalam pertemuan negara G-33 yang berlangsung Senin 2 November 2013 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan G-33 diselenggarakan sebelum pembukaan pertemuan tingkat menteri ke-9, negara anggota organisasi perdagangan dunia, WTO, esok. Pertemuan WTO besok akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam berbagai pernyataan publik, termasuk kepada media siang tadi, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan berharap pertemuan WTO kali ini bisa menyepakati 'Paket Bali', termasuk di antaranya adalah kesepakatan pertanian yang menjadi kepedulian negara berkembang dan negara miskin.
Bayang-bayang kegagalan 'Paket Bali' muncul dari delegasi India. Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan peliput dari India, petang ini, Menteri Anand Sharma menegaskan isu ketahanan pangan harus dilindungi dari segala tantangan dalam perundingan WTO. Isu ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu sensitif bagi India. Isu ini juga memiliki dimensi sosial yang tinggi.
Bagi India, kata Menteri Anand Sharma, melindungi ketahanan pangan sudah menjadi konsensus nasional dan kesepakatan politik semua pihak. "Itu sebabnya sangat sulit bagi kami untuk menerima solusi interim sebagaimana yang saat ini sudah dirancang. Sebagai negara anggota, tanggung jawab kami memang mendorong kesepakatan yang konstruktif untuk mencapai solusi jangka panjang. Namun, masih panjang waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke sana," ujar Menteri Sharma.
Dalam keterangan pers terbatas yang juga diikuti wartawan ANTV dan viva.co.id, Uni Z Lubis, Menteri Anand Sharma juga menggarisbawahi bahwa pengadaan dan penimbunan stok pangan untuk kepentingan ketahanan pangan adalah instrumen tidak ternilai dan penting bagi negara berkembang. Hal ini untuk mengamankan kepentingan kaum miskin dan yang rawan pangan.
India mendesak pembaharuan aturan WTO terkait dengan kesepakatan pertanian (Agreement on Agriculture). Sebab hal itu akan membantu negara berkembang menjalankan kebijakan pertanian tanpa melanggar komitmen dalam WTO.
Aturan WTO ketinggalan jaman
Proposal negara anggota G-33 terkait ketahanan pangan bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara berkembang atas aturan pertanian WTO yang dianggap ketinggalan jaman. Aturan WTO berdasarkan pada kalkulasi subsidi pertanian yang didasarkan pada harga referensi eksternal pada tahun 1986-1988. Padahal, sejak itu harga pangan dunia sudah meningkat berlipat-lipat.
"Mana mungkin kita bertahan dengan referensi subsidi harga 30 tahun lalu," kata Menteri Anand Sharma dengan nada tinggi.
Menteri Sharma juga mengkritisi komitmen negara maju. "Kita tidak bisa terus-menerus beretorika soal agenda pembangunan tanpa berusaha secara serius membahas agenda yang sangat penting bagi negara berkembang," kata dia.
Dia menyindir lobi industri pertanian dari beberapa negara maju yang dalam tiga dekade ini menentukan nasib dari jutaan petani yang hidup secara subsisten. "Subsidi besar-besaran yang dikucurkan negara maju ke sektor pertaniannya bahkan tak pernah menjadi subyek diskusi dalam forum (WTO)," kata Sharma.
Negara maju seperti Amerika Serikat selama ini menggelontorkan subsidi pertanian tak kurang dari US$100 miliar per tahun. Sementara negara di Eropa mengucurkan subsidi sedikitnya 80 miliar Euro tiap tahun.
India mengingatkan pertemuan di Bali hendaknya menghasilan keputusan yang adil dan berimbang, serta mengakomodir kepentingan semua pihak. "Kita tidak boleh lagi membiarkan kepentingan petani kita dikompromikan kepada ambisi dagang yang mendasari sikap negara maju," ujar Anand Sharma.
Pertemuan G-33 dihadiri oleh 47 wakil negara yang kini bergabung dalam kelompok negara berkembang dan miskin, dan dilaksanakan pagi tadi, dipimpin oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. (adi)
Terbitkan SE THR Keagamaan 2024, Kemnaker Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik
Kemnaker mengimbau kepada perusahaan yang bergerak di bidang ojek online (ojol) dan kurir logistik agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024.
