Wamenkeu Bersaksi di Sidang Hambalang, Bu Pur Tak Hadir

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di KPK
Sumber :
  • ANTARA
VIVAnews
– Sidang perkara korupsi pengadaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan terdakwa Deddy Kusdinar kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013.


Sidang kali ini masih mengagendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan anah buah Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang – mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, sebagai saksi bagi terdakwa Deddy Kusdinar.


Mindo yang saat ini tengah mengandung, tiba di ruang sidang bersama saksi lainnya yang juga anak buah Nazaruddin, Yulianis. Mindo dan Yulianis akan bersaksi dalam sesi yang sama.


Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan kesaksian terkait kasus Hambalang ini. Saat tiba di ruang sidang, Anny tampak membawa sejumlah dokumen.


Terkait saksi lain, Silvya Soleha alias Bu Pur, Jaksa M Rum mengatakan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. “Silvya Soleha berhalangan hadir. Ada surat izin sakitnya, Majelis Hakim,” ujar jaksa. Bu Pur selama ini kerap disebut sebagai orang dekat keluarga Cikeas.

Bentrok Kelompok Pemuda di Bandar Lampung, 1 Pelajar Tewas

Saksi lainnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, belum terlihat dan belum ada informasi mengenainya. Ketika kasus Hambalang bergulir, Agus masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang, terutama terkait anggarannya.
Wapres Ma'ruf Serukan Umat Islam Bangkitkan Ekonomi Syariah


Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 Wanita di Piala Asia
Menurut Agus beberapa waktu lalu, Menpora Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, baik secara formal maupun materiil, atas operasional anggaran Hambalang. Menpora, kata dia, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran.

Adapun Kemenkeu, kata Agus, hanya berperan sebagai pengelola fiskal atau bendahara umum negara, dan melakukan konsolidasi rencana kerja anggaran pada kementerian. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya