Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, mengingatkan tingginya potensi korupsi menjelang Pemilihan Umum 2014. Sebab, lanjut dia, pemilu adalah proses politik yang memiliki
high cost economy.
Bambang mengatakan, sistem keuangan partai politik yang belum transparan dan akuntabel sudah menjadi pengetahuan publik. "Proses politik perlu biaya. Dengan biaya politik yang tinggi, kemudian pertanyaannya duit darimana?" kata Bambang saat ditemui di Sekretariat Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Bambang mengatakan, sistem keuangan partai politik yang belum transparan dan akuntabel sudah menjadi pengetahuan publik. "Proses politik perlu biaya. Dengan biaya politik yang tinggi, kemudian pertanyaannya duit darimana?" kata Bambang saat ditemui di Sekretariat Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013.
Lebih lanjut, Bambang menuturkan sejumlah sektor yang bisa terjadi potensi korupsi menjelang tahun politik 2014. Salah satunya, Bambang menyebut salah satunya adalah sektor perbankan. "Kita tidak memberikan
judgement.
Hanya saja kami khawatir karena perbankan menjadi salah satu sektor yang dalam 3 kali siklus pemilu selalu berkaitan," ujarnya.
Selain perbankan, Bambang menambahkan sektor lain yang berpotensi adalah bantuan sosial. Menurutnya, dari hasil studi yang dilakukan KPK, bansos kini tidak hanya terdapat di Pemerintah Daerah, tetapi juga di departemen.
"Kalau dulu, bantuan sosial di pemerintah daerah berkaitan dekat dengan pemilukada. Sekarang bansos ini ada di departemen jadi ini harus dikontrol," sambungnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Bambang, KPK juga telah melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satunya dengan mengirim surat kepada lembaga-lembaga terkait.
"Harus dikontrol dengan baik, karena ini bisa potensial untuk digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya," lanjut Bambang. (aba)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, Bambang menuturkan sejumlah sektor yang bisa terjadi potensi korupsi menjelang tahun politik 2014. Salah satunya, Bambang menyebut salah satunya adalah sektor perbankan. "Kita tidak memberikan
