Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
– Transparency International Indonesia (TII) mengingatkan pemerintah, partai politik, dan calon anggota legislatif untuk mengedepankan integritas menjelang Pemilu 2014. TII menyatakan, risiko korupsi dan pelanggaran integritas terbesar untuk saat ini ada di ranah politik.
“Menjelang Pemilu 2014, perlu ada pengawalan terhadap isu dana kampanye dan integritas kandidat wakil rakyat,” kata TII dalam rilisnya awal Desember 2013. Masyarakat diminta lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengawasi proses-proses politik agar tahapan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ramalan Zodiak Jumat 26 April 2024: Taurus Harus Waspada dengan Rekan Kerja, Leo Kena Tekanan Mental
“Menjelang Pemilu 2014, perlu ada pengawalan terhadap isu dana kampanye dan integritas kandidat wakil rakyat,” kata TII dalam rilisnya awal Desember 2013. Masyarakat diminta lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengawasi proses-proses politik agar tahapan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.
“Sektor politik harus menjadi prioritas karena korupsi politik menjadi faktor pendongkrak sekaligus penjerumus IPK (Indeks Persepsi Korupsi) suatu negara, termasuk Indonesia,” ujar TII. Oleh sebab itu TII merekomendasikan perkuatan integritas lembaga publik, khususnya di sektor politik, penegakan hukum, dan reformasi sektor bisnis.
Berdasarkan survei Transparency International, IPK Indonesia tahun 2013 stagnan pada skor 32 seperti tahun lalu. Indonesia berada di urutan 114 dari 177 negara. Skor IPK diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Dari skor 0 sampai 100 (bebas korupsi). Peringkat teratas ditempati Denmark dan Selandia Baru dengan skor 91 – nyaris bersih dari korupsi.
Sementara Global Corruption Barometer 2013 menempatkan parlemen sebagai lembaga terkorup kedua di Indonesia setelah Kepolisian, dan partai politik berada di peringkat keempat lembaga paling korup berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat. Total ada 12 lembaga publik di RI yang dinilai.
Terkait hal itu, TII pun merekomendasikan penguatan parlemen dan parpol di ranah penegakan etik, pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Sektor politik harus menjadi prioritas karena korupsi politik menjadi faktor pendongkrak sekaligus penjerumus IPK (Indeks Persepsi Korupsi) suatu negara, termasuk Indonesia,” ujar TII. Oleh sebab itu TII merekomendasikan perkuatan integritas lembaga publik, khususnya di sektor politik, penegakan hukum, dan reformasi sektor bisnis.
