VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menyatakan Pemilu 2014 terancam. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya bertanggung jawab, namun ketika ada masalah seperti daftar pemilih tetap (DPT) mereka justru melempar ke KPU.
"Kalau saya jadi Presiden, saya pecat Mendagri," kata Tjahjo dalam sebuah seminar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis 5 Desember 2013.
Tjahjo menilai Mendagri yang sekarang dijabat oleh Gamawan Fauzi gagal dalam melaksanakan proyek e-KTP. Ia pun menagih tanggung jawab kepada yang bersangkutan. "Mendagri berjanji, kalau e-KTP gagal, akan mundur. Kapan mundurnya?" kata Tjahjo dengan nada menyindir.
Tjahjo lantas mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu. Politisi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPR itu menilai kedua lembaga tersebut sudah berusaha memperbaiki proses pemilu seperti penyusunan DPT. Meski demikian, ia tetap khawatir karena lembaga peradilan pemilu terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK), rentan penyuapan.
"Kalau nggak dibenahi hancur. MK membuat keputusan seseorag boleh mencoblos lebih dari satu kali. Ini kejahatan pemilu. Rusak, kalau ada sengketa pemilu, parpol pakai dalil itu," ujarnya.
Tjahjo berpendapat pemilu akan berjalan baik apabila para penyelenggaranya, KPU, Bawaslu, DKPP bekerja dengan baik dan profesional. Selain itu, intelijen negara tidak terlibat, dan tidak ada praktik politik uang. (umi)
