Tri Yulianto Diperiksa KPK di Rumah Sakit 6 Jam

Politikus Partai Demokrat Tri Yulianto
Sumber :
  • demokrat.or.id
VIVAnews -
Bukan Cuma Biar Adem, Tidur Telanjang Ternyata Bermanfaat untuk Kesehatan
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya bisa memeriksa anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto, Jumat 6 Desember 2013. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, politisi dari Partai Demokrat itu di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

Timnas Qatar U-23 Menangis Usai Dihajar Jepang Perempat Final Piala Asia U-23 2024

"Sebagai saksi untuk tersangka RR (Rudi Rubiandini) dan D (Deviardi)," jelas Johan Budi dalam keterangannya kepada wartawan.
Rizky Nazar Diisukan Selingkuh, Syifa Hadju Pernah Diperingatkan oleh Raffi Ahmad


Tri diketahui tengah menunggu pemeriksaan dokter apakah tumor di prostatnya ganas atau jinak. Menurut Johan Budi sendiri, pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 6 jam. "Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 – 16.00 WIB yang dilakukan oleh dua orang penyidik," imbuhnya.


Nama Tri Yulianto disebut dalam sidang kasus suap SKK Migas yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu.


Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, mengakui pernah menyetor uang sebanyak US$200 ribu ke Komisi VII DPR. Uang itu diberi Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi, untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para anggota Komisi VII, yang diminta Sutan Bathoegana.


"Saya sampaikan US$200 ribu ke Komisi VII," kata Rudi bersaksi untuk komisaris Kernel Oil Indonesia Simon Tanjaya. "Periode pertama THR itu sudah saya serahkan ke seseorang bernama Tri Yulianto," kata Rudi.


Sebelumnya, Sutan membantah keterangan Rudi Rubiandini tersebut. Politisi Demokrat itu mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan Rudi, tapi tidak untuk urusan pekerjaan. “Benar ada pertemuan, karena beberapa pengusaha ingin melaporkan kepada Rudi Rubiandini tentang perlakuan yang tidak adil oleh sejumlah bawahan dia,” kata Sutan, Selasa 29 Oktober 2013.


“Tentang saya disebut meminta THR, itu tidak benar,” ujar Ketua Departemen Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya