Sumber :
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVAnews - Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga ke titik Rp12.000, membuat subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini bakal membengkak. Tak tanggung-tanggung, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Jumat 13 Desember 2013, mengungkapkan kenaikan subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
"Kami telah menyiapkan alokasi subsidi sebesar Rp200 triliun pada 2013. Itu adalah 1/8 dari total anggaran keseluruhan. Tetapi, karena ada depresiasi (pelemahan) rupiah maka akan ada kenaikan anggaraan subsidi Rp50 triliun," kata Bambang Brodjonegoro di Nusa Dua, Bali.
Menurut Bambang, anggaran subsidi tersebut sudah naik 25 persen. Padahal secara kuota, volumenya tidak akan melewati patokan dari APBN Perubahan 2013 yakni sebesar 48 juta kiloliter.
"Itu penyebabnya adalah depresiasi rupiah. Kalau dari volume kita sudah lebih baik," ujarnya.
Kebutuhan BBM dan minyak di dalam negeri, kata Bambang, sebagian memang masih harus diimpor, sehingga pelemahan rupiah yang terjadi sangat memengaruhi anggaran subsidi BBM. "Kita mau tak mau harus tetap impor," tuturnya.
Baca Juga :
Terima Kunjungan LBBP Jepang, Menaker Berharap Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang Meningkat
Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang dikeluarkan Bank Indonesia, rupiah kembali menembus angka Rp12.025, Kamis 12 Desember 2013.
Pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah masih bertengger pada level Rp12.005. Artinya, kurs mata uang RI ini mengalami pelemahan 20 poin.
Baca Juga :
Skenario Tante Bunuh Keponakan di Tangerang, Ambil Perhiasan Korban Biar Dikira Kasus Pencurian
Setara Bandara
Bambang menyebutkan, anggaran subsidi BBM yang membengkak hingga Rp50 triliun tersebut bisa digunakan untuk membangun satu bandara di Jakarta.
"Jika kita menghabiskan uang sebesar Rp50 triliun tersebut untuk sebuah infrastruktur atau bandara, kita bisa bangun di Jakarta dan itu sudah selesai," kata dia.
Bambang menjelaskan, persoalan subsidi BBM bukan hanya terkait masalah fiskal atau anggaran negara, namun ada persoalan politik dalam pengambilan keputusan. Tentunya, setiap suara dalam pemerintahan harus menjadi masukan.
"Untuk menyelesaikan persoalan subsidi, itu harus ada sentuhan politik dalam fiskal," ungkapnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bambang menyebutkan, anggaran subsidi BBM yang membengkak hingga Rp50 triliun tersebut bisa digunakan untuk membangun satu bandara di Jakarta.
