VIVAnews – Pendukung Partai Kebangkitan Bangsa Pro Gus Dur menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2009. Pasalnya, seluruh proses tahapan Pemilu, dari proses verifikasi partai hingga penetapan daftar pemilih tetap, cenderung menimbulkan prasangka, tidak menciptakan keadilan dan kejujuran.
Sebanyak 5 dewan pimpinan wilayah PKB, yaitu DPW PKB Jawa Tengah, DPW PKB Kalimantan Selatan, DPW PKB Sumatera Barat, DPW PKB Bangka Belitung, dan DPW PKB Papua, menandatangani kesepakatan ini.
Yusuf Chudlori, mandataris DPW PKB Jawa Tengah yang mewakili zona Jawa menyatakan, Komisi Pemilihan Umum semestinya menampilkan diri secara adil, jujur, dan professional. “KPU justru tampil sebagai alat agenda politik pihak-pihak tertentu,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu 5 April 2009.
Menurut dia, Pemilu semestinya digunakan sebagai upaya pembangunan demokarsai dan penguatan sistem politik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, mereka menuntut KPU bertanggungjawab atas persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Salah satunya meminta Andi Nurpati mundur dari anggota KPU. “Dia sering mengeluarkan pernyataan yang membingungkan,” katanya.
Meski demikian, Chudlori menghargai pihak-pihak yang tetap menggunkan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. “Kami meminta, baik yang menggunakan hak pilihnya maupun tidak, untuk tetap menegakkan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Dia juga mengajak kepada semua pihak agar mencermati pelaksanaan Pemilu, terutama yang berpotensi menimbulkan manipulasi suara.
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keberlanjutan yang akan diterapkan oleh pemerintahannya kelak tetap melakukan sejumlah perbaikan.
