ARB: Habis Rp9 Triliun, Lumpur Sidoarjo Dongkrak Popularitas Saya
- Antara/ Yusran Uccang
VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, bencana luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak mengganggu elektabilitasnya sebagai calon presiden maupun elektabilitas Partai Golkar yang ia pimpin.
Aburizal yang akrab disapa ARB mengatakan, keluarganya hingga kini telah menghabiskan uang hingga Rp9 triliun untuk membeli tanah dan bangunan milik warga korban bencana luapan lumpur itu.
“Ingat, bukan untuk ganti-rugi, tapi untuk membeli tanah dan bangunan (milik warga yang jadi korban lumpur Sidoarjo)," kata dia saat berbicara di Forum Rektor Indonesia di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 Desember 2013.
ARB mengatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan seorang peserta forum perihal posisi dia sebagai capres dan Ketua Umum Partai Golkar, serta komitmennya terhadap persoalan lumpur Sidoarjo.
Sesungguhnya, kata ARB, secara hukum dia tidak bersalah atas bencana lumpur tersebut. Hal itu bahkan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dia tidak bersalah. Artinya, keluarga maupun perusahaan seharusnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab apapun atas bencana itu.
Namun karena perintah sang ibunda, almarhumah Roosniah Bakrie, untuk membantu para korban, ARB bersedia bertanggung jawab. Oleh karena itu yang dilakukan adalah membeli, bukan ganti rugi, tanah dan bangunan milik warga yang terdampak.
“Ibu saya bilang, kamu salah atau benar, saya tidak mau tahu. Yang penting kamu harus bantu mereka. Rezekimu sudah banyak, bantu mereka (korban),” ujar ARB menirukan ucapan mendiang sang Ibu. Bagi ARB, ucapan almarhumah adalah titah yang suka atau tidak suka harus dilaksanakan.
Maka segera setelah itu, pihak keluarga secara bertahap membeli tanah dan bangunan milik warga yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo. “Kami membeli 20 kali Nilai Jual Objek Pajak. Jadi, tanah atau bangunan yang awalnya Rp60 ribu per meter persegi, kami beli Rp1,2 juta per meter persegi,” kata ARB.
“Makanya, ada (satu warga) yang waktu itu dapat Rp64 miliar, tapi rata-rata Rp5-7 miliar. Padahal tidak semua warga punya bukti atas kepemilikan tanah dan bangunannnya. Bahkan ada yang disumpah pocong karena tidak punya bukti apapun,” ujar ARB.
Menurut dia, memang masih ada warga yang belum diselesaikan proses jual-beli tanah atau bangunannya yang kira-kira nilai totalnya Rp600 miliar. ARB mengatakan tidak akan lari dari tanggung jawab dan pada saatnya nanti semua akan diselesaikan.
“Toh kami sudah menghabiskan Rp9 triliun. Tentu tidak ada apa-apanya yang Rp600 miliar itu kalau dibandingkan dengan yang sudah kami keluarkan,” kata dia.
Politisasi isu
ARB yakin lawan-lawan politiknya akan terus menyoal isu bencana alam lumpur Sidoarjo walaupun seluruh tanggungan kepada korban telah diselesaikan. “Pasti. Pasti akan terus dipolitisasi. Kenapa? Karena saya adalah calon presiden dan Ketua Umum Golkar,” ujarnya.
“Tapi di Sidoarjo, justru saya yang paling populer. Elektabilitas saya maupun Golkar tidak terganggu," kata ARB.
Sebelumnya dalam diskusi di Universitas Indonesia, ARB dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga ditanya hal yang sama. Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, mengatakan ARB telah banyak membantu korban. “Soal Lapindo ini, Pak Ical ganti untung,” kata dia.
Pakde Karwo mengatakan, Bakrie memang belum lunas semua pembayarannya kepada korban. Namun jumlah yang sudah dibayar jauh melebihi harga tanah dan bangunan yang sesungguhnya. Tapi meski belum lunas, para korban sebenarnya sudah terbayar, bahkan lebih. Oleh karena itu istilahnya bukan ganti rugi, tapi ganti untung.
Walaupun begitu, Pakde Karwo tetap berharap sisa jual beli yang tinggal sedikit tetap dilunasi. “Saya doakan Pak Ical dapat rezeki dan bisa bayar sisanya, biar makin untung,” kata dia.
Sementara dalam forum di hadapan mahasiswa Unpad, ARB juga memaparkan visi, misi, dan program sebagai calon presiden yang disebut Visi Negara Kesejahteraan 2045. Visi itu berisi konsep dan strategi pembangunan nasional untuk jangka waktu hingga tahun 2045, ketika bangsa Indonesia memasuki satu abad berdirinya negara.
Blue print semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang biasa disebut Visi 2045 itu berisi program jangka panjang pembangunan nasional di segala bidang hingga tahun 2045. Ia dibagi dalam tiga tahapan dasawarsa, yakni dasawarsa pertama tahun 2015-2025, dasawarsa kedua tahun 2025-2035, dan dasawarsa ketiga tahun 2035-2045. (eh)
Tolak Kasih Data Buat Pinjol, Istri di Tebet Jaksel Dianiaya Suami
Seorang ibu muda bernisial TE jadi korban KDRT karena sang suami diduga terjerat pinjaman online (pinjol).
