VIVAnews - Pelaksanaan pemilu legislatif 2009 tinggal hitungan jam, namun masih ada ganjalan yang dirasakan yakni persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Sebanyak 13 partai berkumpul Rabu 8 April malam di Hotel Dharmawangsa untuk membahas pemilu, termasuk DPT yang dianggap tak akurat.
Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto banyak warga negara yang tak mendapatkan undangan memilih. Padahal, "sejarah mengajarkan kepada kita pemimpin yang tidak legitimate tak akan langgeng kekuasaaannya," kata dia kepada wartawan usai pertemuan, Rabu 8 April 2009 malam.
Prabowo lantas mengkritik jawaban Komisi Pemilihan Umum yang mengatakan warga negara yang tak mendapatkan undangan memilih dalam pemilihan legislatif akan diakomodasi hak pilihnya dalam pemilu presiden. "Persoalannya pemilu legislatif yang besok akan berjalan, bukan pemilihan presiden," kata Prabowo.
Sebagai bentuk antisipasi terjadinya kecurangan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagikan kopian DPT kepada saksi-saksi di setiap tempat pemungutan suara. Pengamanan berikut adalah tinta yang kekuatannya 3 sampai 7 hari.
Manipulasi DPT pertama kali disuarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan temuan di beberapa kabupaten di Jawa Timur. PDIP menuding pemerintahan Yudhoyono yang bertanggung jawab atas penggelembungan data yang diperkirakan mencapai 25 persen itu.
Sejak itu, kasus ini bergulir ke berbagai arah termasuk ke dugaan pencopotan Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja sebagai Kapolda Jawa Timur karena mengusut manipulasi DPT itu. PDIP kemudian bertemu Gerindra membahas soal DPT ini.
Tim Gabungan TNI dan Polri Lakukan Penyisiran OPM di Intan Jaya Papua
Satuan tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 melakukan penyisiran terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
