Polri Pantau Ajakan Golput di Media Sosial

Ilustrasi pemungutan suara.
Ilustrasi pemungutan suara.
Sumber :
  • Antara/ Fachrozi Amri

VIVAnews - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal (Pol) Badrotin Haiti, mengingatkan masyarakat tidak mempengaruhi orang lain untuk tidak memberi hak suaranya pada pemilu legislatif 9 April 2014. Ini dikenal dengan istilah "golput."

Menurut Badrotin, ajakan tidak memilih pada pemilihan mendatang termasuk tindak pidana pemilu. Kepolisian akan menindak kelompok-kelompok yang menyerukan untuk golput.

"Kalau ada kita proses. Karena itu kita harapkan masyarakat bisa melapor kalau ada ajakan golput, karena ajakan untuk golput adalah perbuatan tindak pidana pemilu," kata Badrotin di Jakarta, Senin, 7 April 2014.

Badrotin mengimbau agar masyarakat segera melapor ke badan pengawas pemilu setempat bila mengetahui ada kelompok yang mengajak golput. Mabes Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait ajakan golput melalui media sosial.

"Siapapun yang tahu ada ajakan begitu (golput), silahkan melapor ke Bawaslu setempat untuk bisa kita proses," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, menyatakan bahwa persiapan logistik di seluruh daerah di Indonesia sudah terpenuhi.

"Dengan memberi pelayanan terlebih dahulu ke daerah terpencil ternyata lebih efektif, dan kekurangan tidak terjadi di daerah terisolir," ungkapnya.

Menurutnya, seluruh logistik pemilihan legislatif nanti dipastikan sudah berada di Panitia Pemungutan Suara (PPS) satu hari sebelum pemungutan suara.

"Satu hari jelang pemilu posisi logistik sudah ada di PPS, desa, atau keluarahan. Didistribusikan ke TPS besok malam. Kita berdoa supaya cuaca mendukung sehingga tidak ada gangguan cuaca dan iklim," katanya.

Untuk pengamanan logistik pemilu, KPU telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengamankan logistik di beberapa daerah rawan.

Terkait penyelenggaran pemilihan legislatif di luar negeri, Husni mengatakan 130 perwakilan Indonesia di luar negeri telah melakukan pemungutan suara melalui TPS dan drop box.

"Sementara pemungutan melalui pos akan berakhir pada 15 April 2014 seiring selesai penghitungan suara di PPLN," jelasnya.

KPU juga akan melakukan evaluasi mengenai rendahnya partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri dalam pemilihan legislatif.

"Kami akan evaluasi penyelenggaraan di luar negeri supaya ada informasi secara utuh, sehingga celah-celah kekurangan tidak terjadi di pemilihan presiden," katanya.

Potensi Kecurangan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai kualitas pemilu tahun 2014 makin membaik dibandingkan pemilu 2009. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan kampanye terbuka yang relatif minim bentrokan dan korban jiwa.

Meski demikian, dia juga menilai tidak berarti kualitas pemilu yang membaik ini  tidak rawan kecurangan. Menurutnya, kecurangan masih sangat mungkin terjadi terutama kecurangan di tingkat TPS, PPS dan KPU.

"Kecurangan ini terjadi pada daerah pelosok yang minim pengawasan atau pemantau pemilu," kata Mahfud MD di Yogyakarta, Senin 7 April 2014.

Kecurangan pemilu dengan pembelian suara sangat mungkin dilakukan ditingkat TPS dan hal itu terjadi saat dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

"Suara yang golput dijual kepada partai atau caleg tertentu oleh KPPS terjadi. Surat suara yang golput ditandai dan masuk ke parpol atau caleg tertentu," jelasnya.

Kecurangan dalam pemilu juga ditandai dengan adanya 72 kasus DPRD hingga DPR RI yang ditangani MK dan dibatalkan meski telah ditetapkan oleh KPU.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas maka bawaslu, KPU dan juga Pers untuk terus melakukan pengawalan terhadap jalanya  pemilu 2014. (ren)