PKB Siapkan Gugatan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Mega dan JK
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).


"Kami memang akan banyak menggugat. Kami minta mandat DPP untuk bersiap-siap menggugat ke MK," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB, Saifullah Mashum, di kantor KPU, Jakarta, Kamis 24 April 2014.


Syaifullah mengatakan partainya menemukan dugaan pelanggaran pemilu di sejumlah daerah pemiliihan (dapil) terutama di Jawa Timur dan di beberapa daerah lainnya di Jawa. Berbagai temuan itulah yang akan mereka bawa ke MK.
Belum Resmi Jadi Suami-Istri, Rizky Febian dan Mahalini Jalani 2 Prosesi Adat Hari Ini


Jonatan Christie Jaga Peluang, Indonesia Tertinggal 1-2 dari China di Final Thomas Cup
"Ada suara yang hilang. Macam-macam, ada yang hilang dari TPS ke kelurahan atau kecamatan," ujarnya.

137 Pesawat Batal Terbang Imbas Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Akhirnya Kembali Dibuka

Meskipun demikian, Syaifullah menegaskan tidak ada kecurangan di internal PKB sendiri. Misalnya, sesama caleg saling jegal atau menjual suara ke caleg yang lain.


"Internal, saya kira tidak ada. Belum ada laporan," katanya.


Prihatin Kondisi Madura


Lebih lanjut, Syaifullah menyampaikan keprihatinannya atas praktik demokrasi di Kabupaten Sampang, Madura. Ada dugaan kecurangan, pemungutan suara di 19 TPS harus diulang.


"Lagi-lagi terulang sperti dulu di pilkada. Ada sampai diulang dua, tiga kali. Itu terjadi," jelasnya.


Ke depan, Syaifullah mengusulkan agar negara fokus memberikan pelatihan pada daerah-daerah tertentu yang sangat rawan terjadinya hegemoni kelompok atau tokoh-tokoh tertentu sehingga merusak tatanan demokrasi. Misalnya di sebagian wilayah Madura dan Papua.


"Yang salah sistem kita. Mengapa kita meratakan antara Papua dengan daerah lain. Kalau nggak bisa berdemokrasi ya tidak usah dipaksakan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya