Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melihat ada kejanggalan dibalik usulan perubahan mekanisme pemilihan ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa 8 Juli 2014 akan diputuskan apakah usulan partai pemenang pemilihan umum tidak otomatis terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat disetujui atau ditolak oleh anggota dewan.
"Laporan dari fraksi yang tiap hari ikut pembahasan RUU MD3 itu ada kejanggalan. Kesannya menginginkan PDIP tidak menjadi ketua DPR," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta.
Ketua Tim Pemenangan Joko-Kalla itu mempertanyakan mengapa usulan ini tidak muncul di tahun 2009 dimana saat itu Marzuki Ali dari Fraksi Demokrat langsung terpilih menjadi ketua DPR.
"Tapi kami akan menungggu keputusan fraksi apakah voting atau musyawarah karena DPR ini DPR ini perwakilan rakyat," tegas dia.
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. Menurutnya, usulan partai pemenang pemilu tidak otomatis terpilih menjadi ketua DPR justru merusak tradisi pemilihan ketua DPR yang sudah ada.
"Ketika Demokrat menang proporsional, tapi kalau PDIP tidak seperti itu. Janganlah dirusak dengan kepentingan jangka pendek," kata dia.
Anggota Tim Pemenangan Joko-Kalla itu menilai usulan perubahan mekanisme itu hanya kepentingan sesaat saja.
"Kami tidak bisa menimbulkan sesuatu itu mendadak. Karena adanya koalisi raksasa kemudian dimanfaatkan seperti itu," jelasnya. (adi)
Halaman Selanjutnya
"Tapi kami akan menungggu keputusan fraksi apakah voting atau musyawarah karena DPR ini DPR ini perwakilan rakyat," tegas dia.
