Sumber :
- Antara/ Dhoni Setiawan
VIVAnews
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, berpendapat bahwa kebijakan pemerintah terkait permasalahan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak konsisten.
"Sekarang kan, masyarakat jadi bingung. Dibatasi, tetapi nggak berapa lama dilepas lagi. Minggu kemarin kebijakannya dibatasi, tetapi sekarang dilepas lagi. Menurut saya itu kurang bagus. Sebuah kebijakan itu harus konsisten," ujarnya, saat ditemui di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Saat Berdoa di Rakornas Pilkada, PAN Yakin Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
"Sekarang kan, masyarakat jadi bingung. Dibatasi, tetapi nggak berapa lama dilepas lagi. Minggu kemarin kebijakannya dibatasi, tetapi sekarang dilepas lagi. Menurut saya itu kurang bagus. Sebuah kebijakan itu harus konsisten," ujarnya, saat ditemui di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
Rizal meminta, semua penanggung jawab yaitu Badan Pangatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan PT Pertamina selaku pihak pelaksana, turut memahami persoalan ini, meski akan ada risiko yang dihadapi.
"Saya meminta semua pihak, semua penanggung jawab memahami persoalan ini. Nah, persoalan dinaikkan sekarang, atau setelah Oktober nanti, ya sama saja. Yang penting, masyarakat disiapkan," imbuhnya.
Selain itu, Rizal menambahkan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, perlu adanya komunikasi kepada seluruh masyarakat. Terutama, pelaku bisnis agar dapat memahami bahwa masalah ini adalah masalah bersama.
"Semua tokoh diajak, dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama," tuturnya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Rizal meminta, semua penanggung jawab yaitu Badan Pangatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan PT Pertamina selaku pihak pelaksana, turut memahami persoalan ini, meski akan ada risiko yang dihadapi.
