Profil Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2014-2019, Oesman Sapta Odang terpilih menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014-2019. Tak mudah, Oesman harus melewati proses yang cukup melelahkan.

Awalnya, senator asal Kalimantan Barat itu masuk sembilan daftar dari DPD yang diusung menjadi calon pimpinan MPR. Namun, karena posisi yang disediakan untuk mereka hanya satu, sidang paripurna kemudian ditunda. DPD diberikan kesempatan untuk menentukan satu dari sembilan nama tersebut.

Setelah melalui voting, Oesman akhirnya terpilih sebagai wakil dari DPD. Dia mengalahkan calon lain seperti AM Fatwa dan Ahmad Muqowam.

DPD menghendaki Oesman menjadi ketua MPR. Namun, niat itu mendapat tentangan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan, keterpilihan dia sebagai calon tunggal pun dipersoalkan.

Koalisi yang disokong oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKS itu (PPP dalam pemilihan pimpinan MPR memutuskan keluar dari KMP) menempatkan Oesman hanya sebagai wakil ketua. Sementara itu, kompetitor mereka, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) setuju dengan DPD.

Adu kuat antara KMP dengan KIH dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pun tak terelakkan. Dalam voting yang berlangsung hingga Rabu, 8 Oktober 2014 dini hari itu akhirnya memenangkan paket atau komposisi dari KMP.

Mereka antara lain Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) sebagai ketua didampingi para wakil ketua yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera), dan Osman Sapta Odang (Dewan Perwakilan Daerah).

Oesman Sapta Odang yang kerap dipanggil OSO itu lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, 18 Agustus 1950. Oesman merupakan seorang pengusaha dan politikus.

Sebagai pengusaha, dia memiliki OSO Group, konglomerasi yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan.

Sementara itu, sebagai politikus, Oesman pernah mendirikan Partai Persatuan Daerah dan menjadi ketua umum pada 2002-2004. Putra dari pasangan Odang dan Asnah Hamid itu juga pernah menjadi wakil ketua MPR periode 1999-2004.

Oesman juga tercatat pernah terlibat konflik dengan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Konflik ini terjadi di ormas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Keduanya memperebutkan posisi ketua umum di ormas tersebut.

Pada Musyawarah Nasional ketujuh HKTI di Bali pada 2010, Prabowo terpilih menjadi ketua. Namun, Oesman lantas menggelar Munas tandingan dan terpilih menjadi ketua.

Prabowo tidak mengakui Munas yang memenangkan Oesman tersebut. Dia dan pendukungnya lantas menggugat keterpilihan Oesman ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Namun, gugatan tersebut kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan: 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013.