Sumber :
VIVAnews
- Presiden Joko widodo, Kamis 20 November 2014, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter dilakukan demi memperbanyak anggaran pembiayaan program pembangunan infrastruktur.
Menurut Jokowi --sapaan Joko Widodo--, dana subsidi BBM yang bersifat konsumtif harus dialihkan untuk sektor produktif.
Ia menjelaskan, dari anggaran subsidi sebesar Rp433 triliun yang dialokasikan tahun depan, Rp300 triliun khusus diperuntukkan subsidi BBM.
"Boros nggak kita? Ini yang harus dialihkan," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014" di Jakarta.
Dengan menekan subsidi BBM, menurut Jokowi, pemerintah bisa mendapat dana lebih banyak untuk membangun infrastruktur. Antara lain, seperti jaringan kereta api, jalan tol, bahkan waduk.
"Jaringan kereta api di seluruh Indonesia itu butuh anggarannya cuma Rp360 triliun. Belum lagi jalan tol. Kalau waduk, itu bisa se-Indonesia itu semuanya isinya waduk. Itu pembanding, supaya kita sadar semuanya. Karena, kita sekarang bukan eksportir minyak, sekarang importir. Ini menyulitkan kita dalam neraca negara," kata Jokowi.
Ia juga menyoroti masalah pembangunan infrastruktur pembangkit listrik yang memakan waktu amat lama dalam proses perizinannya. "Masak izin pembangkit itu enam tahun. Ada di Kalimantan itu, menginap di hotel byar pet tiga kali," kata dia.
Untuk itu, pemerintah akan menyederhanakan proses perizinan bagi para investor untuk menunjang program pembangunan yang telah direncanakan.
"Ini yang mau diobarak-abrik. Harus selesai. Percuma foreign direct investment (investasi langsung pihak asing) datang, bangun industri, tetapi listriknya tidak ada," kata dia. (asp)
![Wakil Ketua KPK Johanis Tanak]()
![img_title]()
"Boros nggak kita? Ini yang harus dialihkan," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014" di Jakarta.
Dengan menekan subsidi BBM, menurut Jokowi, pemerintah bisa mendapat dana lebih banyak untuk membangun infrastruktur. Antara lain, seperti jaringan kereta api, jalan tol, bahkan waduk.
"Jaringan kereta api di seluruh Indonesia itu butuh anggarannya cuma Rp360 triliun. Belum lagi jalan tol. Kalau waduk, itu bisa se-Indonesia itu semuanya isinya waduk. Itu pembanding, supaya kita sadar semuanya. Karena, kita sekarang bukan eksportir minyak, sekarang importir. Ini menyulitkan kita dalam neraca negara," kata Jokowi.
Ia juga menyoroti masalah pembangunan infrastruktur pembangkit listrik yang memakan waktu amat lama dalam proses perizinannya. "Masak izin pembangkit itu enam tahun. Ada di Kalimantan itu, menginap di hotel byar pet tiga kali," kata dia.
Untuk itu, pemerintah akan menyederhanakan proses perizinan bagi para investor untuk menunjang program pembangunan yang telah direncanakan.
"Ini yang mau diobarak-abrik. Harus selesai. Percuma foreign direct investment (investasi langsung pihak asing) datang, bangun industri, tetapi listriknya tidak ada," kata dia. (asp)
Kata Johanis Tanak soal 9 Orang Pansel KPK yang Ditunjuk Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk 9 orang sebagai panitia seleksi calon Pimpinan KPK (Pansel KPK). Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pun berharap nantinya Pimp
VIVA.co.id
30 Mei 2024
Baca Juga :
