VIVAnews - Komisi IV DPR RI menyayangkan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan yang luasnya 43.750 Ha hanya dijaga 20 orang Polisi Kehutanan (Polhut).
Beban yang diemban oleh Polhut sangat berat. Sementara fasilitas pendukung minim.
“Kondisi ini tentu tidak efektif dalam menjaga dan mengembangkan potensi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi saat bertemu Bupati Maros, Hatta Rahman.
Menurut Viva, butuh upaya serius untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Untuk kemajuan dan perkembangan taman nasional yang 40 persen dari luas 43.750 Ha merupakan areal kawasan hutan memerlukan dukungan tambahan personel Polhut dan sarana pendukung seperti helikopter dan mobil operasional.
Politisi PAN ini menambahkan, sejumlah potensi besar yang dapat ditemui di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung adalah hamparan karst, lukisan gua yang berumur sangat tua dan 256 jenis kupu-kupu. Apalagi taman nasional yang disebut “the kingdom of butterfly” ini memiliki kekayaan fauna yang sangat luar biasa. Ia berharap, Pemda ikut melestarikan, agar kupu-kupu ini bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi museum serta menjadi media pendidikan buat anak-anak.
Viva mengakui, dana APBN kecil hanya Rp 6 triliyun apalagi dari APBD. Ini memprihatinkan. Untuk itu anggaran tersebut harus ditambah. Menurut dia, Kementerian Kehutanan dulu tidak termasuk sebagai kementerian yang mendapatkan prioritas dana besar, hanya 1 persen dari total APBN.
“Lingkungan sehat dan hutan lestari bisa menghasilkan devisa negara dan bermanfaat buat kesejahteraan rakyat.”
Bupati Maros, Hatta Rahman menjelaskan, Kabupaten Maros sebagai penyangga kota Makassar tidak dipungkiri menjadi perkembangan Kota Makassar. Memang masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kawasan hutan. Ketika musim kering banyak orang yang mencari sumber air hingga ke Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, baik untuk keperluan sektor pertanian (irigasi), air bersih maupun pembangkit listrik.
Di sisi lain, rencana pembangunan bendungan oleh pemerintah setempat ditangguhkan karena dampak pembangunan tersebut akan menenggelamkan lima desa. Untuk itu, pihaknya membuat alternatif, dan telah menemukan di kawasan taman nasional yang bisa dijadikan alternatif untuk penampungan air di daerah gunung.
Ini bisa menjadi cadangan air di Kabupaten Maros bisa digunakan dua musim tanam kurang lebih 17 ribu hektar. Namun, karena masuk dalam taman nasional, maka perlu kajian yang lebih mendalam.
“Kami berharap mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan oleh Komisi IV DPR RI,” ujarnya. (www.dpr.go.id)
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keberlanjutan yang akan diterapkan oleh pemerintahannya kelak tetap melakukan sejumlah perbaikan.
