Sumber :
- ANTARA/Septianda Perdana
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo menyebutkan, tahun ini, pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp48 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat. Suntikan dana itu merupakan kelonggaran fiskal buah dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau dulu BUMN biasanya dibebani untuk setor deviden ke APBN, kalau sekarang mulai tahun ini pola kita adalah memberikan suntikan kepada BUMN,” ujar Jokowi, saat membuka Munas Hipmi di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin 12 Januari 2015, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet .
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Kalau dulu BUMN biasanya dibebani untuk setor deviden ke APBN, kalau sekarang mulai tahun ini pola kita adalah memberikan suntikan kepada BUMN,” ujar Jokowi, saat membuka Munas Hipmi di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin 12 Januari 2015, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet .
Kenapa seperti itu? Presiden memberikan contoh, misalnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membangun pelabuhan, atau BUMN yang karya-karya (Wijaya Karya, Anindya Karya, Hutama Karya, atau Adhi Karya) yang biasa mengerjakan infrastruktur jalan. Atau PT Kerata Api Indonesia (KAI) yang mengerjakan kereta api, atau Angkasa Pura yang mengerjakan pelabuhan udara.
“Kita beri, misalnya kita beri Rp10 triliun itu mereka bisa mengerjakan sebanyak Rp50 triliun–Rp70 triliun di lapangannya,” ujar Jokowi.
Presiden melanjutkan, dengan ekuiti yang ada, BUMN tadi bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.
“Pekerjaan-pekerjaan di bidang infrastruktur dan besar tentu saja kalau diajukan ke perbankan mereka akan memberikan,” tutur Jokowi.
Cara memberikan suntikan ke BUMN dinilai Presiden lebih efektif untuk bangun infrastruktur, ketimbang memberikan dana ke Kementerian.
Dengan demikian, menurut Presiden, BUMN tidak berada pada posisi diminta deviden, tetapi justru diberikan suntikan untuk berkembang. “Ini pola yang berbeda,” ujarnya.
Presiden Jokowi hadir di pembukaan Munas HIPMI didampingi antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kenapa seperti itu? Presiden memberikan contoh, misalnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membangun pelabuhan, atau BUMN yang karya-karya (Wijaya Karya, Anindya Karya, Hutama Karya, atau Adhi Karya) yang biasa mengerjakan infrastruktur jalan. Atau PT Kerata Api Indonesia (KAI) yang mengerjakan kereta api, atau Angkasa Pura yang mengerjakan pelabuhan udara.
