Sumber :
VIVAnews
- Resolusi sidang umum PBB terkait hak asasi privasi manusia di dalam era digital pada 2013, menghadapi berbagai macam tantangan dalam penerapannya untuk melakukan proteksi hak asasi bagi individu. Sebab, proteksi tersebut tidak hanya pada kondisi offline saja tetapi juga online.
Demikian dikatakan oleh BKSAP DPR Nurhayati Ali Ali Assegaf. "Tantangan pertama yaitu penegakan hukum yang terkait perlindungan privasi dan keamanan dalam berkomunikasi,"ujarnya, saat menyampaikan statement Delegasi Indonesia dalam Regional and International Situation : Politics and Security Cyber Spying : Rights to Privacy and Communication Security, dalam sidang APPF ke 23 Ekuador, Senin 12 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian dikatakan oleh BKSAP DPR Nurhayati Ali Ali Assegaf. "Tantangan pertama yaitu penegakan hukum yang terkait perlindungan privasi dan keamanan dalam berkomunikasi,"ujarnya, saat menyampaikan statement Delegasi Indonesia dalam Regional and International Situation : Politics and Security Cyber Spying : Rights to Privacy and Communication Security, dalam sidang APPF ke 23 Ekuador, Senin 12 Januari 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Pada dasarnya, lanjutnya, HAM terkait privasi itu tidak absolut tentunya ada batasan seperti legitimasi, proporsionalitas, dan kepentingannya. "Indonesia pada dasarnya telah mendukung dan melakukan proteksi HAM sesuai peraturan UUD 45. Hukum HAM secara luas mendukung kebebasan individu sementara pembatasan dapat dilakukan sesuai instruksi pengadilan dan lembaga hukum yang ada,"paparnya.
Indonesia, lanjut dia, telah mengadopsi UU Transaksi Informasi dan Elektronik pada 2008, yang intinya mencegah penggunaan informasi tertentu melalui media elektronik termasuk data personal tanpa keterlibatan orang tersebut. "Tantangannya, yaitu terkait efektifitas dari UU dan keamanan proseduralnya, "ujarnya.
Isu lainnya, papar Nurhayati, yaitu keterlibatan entitas bisnis dalam penggunaan data persoalan dari individu tersebut. "Saat ini, sudah umum terjadi ketika beberapa perusahaan menggunakan data persoalan individu tanpa memperhatikan kepentingan bisnis dan promosi mereka," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya kerjasama untuk mendorong kampanye dan proteksi terhadap Hak asasi individu dalam era digital saat ini. "Keterlibatan negara dibutuhkan, agar entitas bisnis selalu memberikan dukungannya untuk penerapan prinsip PBB terhadap HAM dan kepentingan bisnis,"tambahnya.
Sebagai penutup, tambah Nurhayati, delegasi Indonesia mendorong semua negara untuk memperhatikan secara penuh rekomendasi yang dilaporkan oleh
UN high commisioner for Human rights
terkait isu HAM privasi di era digital. "Saya meminta semua negara menjamin berbagai kebijakan yang diterapkan sesuai dengan hukum dan HAM internasional,"tutupnya. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pada dasarnya, lanjutnya, HAM terkait privasi itu tidak absolut tentunya ada batasan seperti legitimasi, proporsionalitas, dan kepentingannya. "Indonesia pada dasarnya telah mendukung dan melakukan proteksi HAM sesuai peraturan UUD 45. Hukum HAM secara luas mendukung kebebasan individu sementara pembatasan dapat dilakukan sesuai instruksi pengadilan dan lembaga hukum yang ada,"paparnya.
