- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, akan mengurai sumbatan investasi sektor baja. Tujuannya adalah mengurangi impor baja yang cukup tinggi.
Franky menjelaskan, menurut data OECD, total kebutuhan baja sebesar 12,69 juta ton pada 2013. Ada 8,19 juta ton merupakan baja impor dengan nilainya mencapai US$14,9 miliar.
Selain itu, lanjutnya, dengan mengurai sumbatan investasi karena banyak rencana investasi yang masih terhambat (pipeline project).
"Menurut data BKPM, proyek PMDN dan PMA di bahan dasar dan bahan baku baja yang telah memperoleh Izin Prinsip (pipeline projects ) dalam periode 2010-2014 nilainya cukup besar, yaitu PMDN sebesar Rp59,8 triliun dan PMA sebesar US$15,2 miliar. Total realisasi investasi terdiri dari PMDN sebesar Rp17,2triliun atau 26 persen dan PMA sebesar US$4,8miliar atau 74 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa 13 Januari 2015.
Dia pun mengungkapkan, untuk mengurai sumbatan investasi BKPM adalah melakukan pengecekan dan fasilitasi rencana investasi yang masuk dalam pipeline. Selain itu juga bersinergi dengan kalangan investor baja untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Franky menegaskan, beberapa isu yang dikeluhkan pelaku usaha adalah kenaikan tarif listrik dan penyusutan penggunaan produk baja dalam negeri. BKPM juga mencatat realisasi investasi sektor baja selama 2010 hingga kuartal III-2014 yang menyerap tenaga kerja 148.851 ribu orang.
Adapun 58 persen di antaranya diserap oleh PMA. Sementara dari sisi lokasi investasi, masih terpusat di Jawa sebanyak 96 persen proyek, baik PMA dan PMDN. Sedangkan, sisanya, yakni empat persen di luar Jawa.
Negara-negara, seperti Korsel, Jepang, British Virgin Island, Republik Rakyat Tiongkok maupun Singapura merupakan lima negara investor terbesar di sektor industri ini.
BKPM Gandeng Bank Mandiri untuk Tampung Dana Investor
Indonesia diyakini bakal terus kebanjiran investasi asing.
