- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Pada masa reses DPR pada Desember 2014-Januari 2015 lalu di Dapil Jateng VIII (Banyumas dan Cilacap) sejumlah persoalan dijumpai di masyarakat khususnya setelah kenaikan harga BBM pada November lalu. Kebijakan penurunan harga BBM pada awal 2015 lalu, nyatanya tidak memberi efek apapun atas kenaikan sejumlah komoditas di pasaran.
Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat terkait dengan kunjungan kerjanya ke Banyumas dan Cilacap.
Menurut Umam, harga kebutuhan bahan pokok warga seperti beras, minyak goreng, bawang merah, sayur mayur hingga garam dan produk kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan signifikan di pasar. Keluhan ini dijumpainya hampir di semua wilayah khususnya tempat kunjungan reses.
“Kenaikan serupa juga terjadi di komoditas bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, kayu dan lainnya. Hampir semua bahan bangunan semuanya mengalami kenaikan harga,”ujarnya.
Umam juga mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di jasa transportasi. Belum lagi kebijakan kenaikan harga LPG 12 kilo serta kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kian melengkapi keterdesakan masyarakat desa atas himpitan ekonomi yang terjadi saat ini.
Di lapangan terkonfirmasi tentang tidak efektifnya program KIS, KIP dan KKS. Pemicunya karena menggunakan data pada tahun 2011 atau data empat tahun silam. “Efek di lapangan, saya jumpai para kepala desan dan perangkat desa kerepotan menghadapi warga yang merasa tidak adil dalam pembagian KIP, KIS dan KKS. Selain itu, banyak yang tidak berhak malah mendapat, dan yang berhak malah tidak dapat,”kata Umam.
Selain itu menurut Umam, infrastruktur di daerah seperti jalan raya negara mayoritas mengalami kerusakan. Seperti di Kabupaten Banyumas sebanyak 60 persen dan Kabupaten Cilacap 65 persen. Musim penghujan makin membuat parah tingkat kerusakan jalan raya tersebut.
“Persoalan yang terjadi saat ini, tampak negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti kenaikan sejumlah komoditas sembako, bahan bangunan, alat transportasi karena imbas kenaikan BBM, tampak terasa, negara absen, acuh sekaligus cuek terhadap persoalan nyata di tengah masyarakat,”jelasnya.
Melihat situasi tersebut, Umam menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan jajarannya baik di pemerintah pusat maupun perangkat-perangkat di daerah untuk segera merespons secara serius atas kenaikan sejumlah komoditas tersebut. “Harus ada terobosan nyata untuk menghadapi masalah ini. Blusukan Presiden dan para menteri harus diikuti solusi yang konkret di lapangan. Negara harus hadir di tengah masyarakat,” tegas dia. (ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
