DPR Jelaskan Manajemen Keuangan RI di Sidang Internasional

Gedung DPR.
Sumber :
VIVAnews
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Dalam menghadapi agenda pembangunan pasca 2015, delegasi Indonesia mendukung ekstensifikasi pajak dan mobilisasi sumber daya alam daerah sebagai nilai tambah dalam pembangunan sektor keuangan bagi negara.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

"Sejak 2002, Indonesia telah memiliki pengalaman desentralisasi pada sektor keuangan negara," kata anggota delegasi Parlemen Indonesia, Wiryanti Sukamdani. Dia menyampaikan pidato statement Indonesia mengenai situasi ekonomi regional dan internasional, dengan tema Tantangan Keuangan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Struktur Keuangan Dunia Baru, Selasa, 13 Januari 2015 di Quito, Ekuador.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


Menurut Wiryanti, desentralisasi membuka berbagai kemungkinan mobilisasi pengembangan sumber daya ekonomi di daerah sebagai salah satu sumber alternatif pembangunan ekonomi.


"Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 dan UU No 34 tahun 2000 selain transfer dana alokasi daerah, pemerintah setempat juga dapat meningkatkan pendapatannya dari berbagai sumber seperti pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, dan juga sumber dana lain, sejak tahun 2010 pemerintah daerah dapat meningkatkan pajak bangunan,"paparnya.


Dia menambahkan, dalam melakukan mobilisasi sumber daya daerah, kerjasama antara swasta dan pemerintah (Public Private Partnership) memainkan peran penting di Indonesia. "Dengan cara ini dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan dan ekspansi pembangunan di Indonesia melalui program MP3EI," jelasnya. (www.dpr.go.id)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya