- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAcoid - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menguji coba sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). BKPM pun akan melayani 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha yang terbagi dalam 19 kategori.
"Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan cukup datang ke BKPM dan tak lagi mengelilingi Jakarta untuk mendatangi berbagai kementerian," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani, di kantor BKPM, Jakarta, Kamis 15 Januari 2015.
Berikut adalah daftar 19 kategori perizinan tersebut:
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
-izin usaha penyediaan tenaga listrik
-izin operasi, penetapan wilayah usaha
-izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
-izin jual beli tenaga listrik lintas negara
-izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika, penugasan survei pendahuluan panas bumi
-izin panas bumi dan persetujuan usaha penunjang panas bumi
-izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
A. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
-jasa perjalanan wisata
-penyediaan akomodasi
-jasa makanan dan minuman
-kawasan pariwisata
-jasa transportasi wisata
-penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
-jasa konsultasi pariwisata
-jasa konsultan pariwisata
-wisata tirta
-spa
-pendaftaran usaha daya tarik wisata
-pendaftaran usaha kawasan pariwisata
B. Bidang Ekonomi Kreatif
-surat izin usaha perfilman
-surat izin produksi film oleh produser film/televisi asing di Indonesia
-izin usaha perfilman jasa teknik film, izin usaha perfilman pengedaran film
-izin usaha perfilman pengarsipan film
-izin usaha perfilman ekspor film
-izin usaha perfilman impor film
3. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
A. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada Hutan Produksi/Hutan Lindung
-izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
-izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman
-izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam
-izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman
-izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan sistem terbang habis permudaan buatan
B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung
-izin usaha pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung
-izin pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung
-izin usaha pemanfaatan penerapan karbo dan/atau penyimpanan karbon
-izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
C. Bidang Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi
-izin usaha pemanfaatan kawasan silvo pasture pada hutan produksi
-izin usaha budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa liar
D. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi/Lindung
-izin pinjam pakai kawasan hutan
-izin pelepasan kawasan hutan
-izin tukar-menukar kawasan hutan
E. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam
-izin usaha penyediaan sarana wisata alam
-izin usaha penyediaan jasa wisata alam
-izin sebagai lembaga konservasi
-izin pemanfaatan non komersial satwa
-izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, izin pengusahaan tanaman baru
-izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi/tak dilindungi, izin pertukaran TSL
-izin breeding loan, izin penangkaran satwa
-izin memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar
-izin pengambilan atau penangkapan non komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam
-izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat
-izin peredaran komersial
-izin peredaran non komersial
F. Bidang Pembenihan Tanaman Hutan
-izin ekspor benih/ biibit tanaman hutan
-izin impor benih/bibit tanaman hutan
G. Bidang Lingkungan
-izin lingkungan
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika
a.Penyelenggaraan pos: nasional, provinsi dan kabupaten kota
b.Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,
c.Penyelenggaraan jasa telekomunikasi,
d.Penetapan lembaga uji perangkat telekomunikasi,
e.Penyelenggaraan penyiaran: lembaga penyiaran swasta dan berlangganan.
Ketentuan Rekomendasi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 40 Tahun 2014:
a.Verifikasi operasional penyelenggaraan pos
b.Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
c.Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi
d.Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk badan hukum
e.Izin stasiun radio
f.Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi
g.Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi
h.Penetapan lembaga izin
i.Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik.
5. Kementerian Perindustrian
-industri minuman beralkohol
-industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi
-industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis
-industri rokok (industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya)
-industri logam dasar (iron and steel making dan penggilingan)
6. Kementerian Pertanian
-izin usaha tanaman pangan
-izin usaha hortikultura
-izin usaha perkebuhan
-izin usaha peternakan
-izin usaha obat hewan untuk produsen
7. Kementerian Kesehatan
-izin industri farmasi obat
-izin industri farmasi bahan obat
-izin industri alat kesehatan
-izin rumah sakit kelas A
-izin rumah sakit PMA
-izin bank sel punca, izin klinik PMA
-izin laboratorium pengolahan sel punca
-izin bank jaringan
8. Kementerian Perdagangan
-izin SIUP3A
-surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang internasional
-SIUPL
-API U dan API P
-rekomendasi teknis surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang
-konvensi dan/atau seminar dagang internasional
-rekomendasi teknis surat izin usaha penjualan langsung
9. Kementerian Ketenagakerjaan
-izin prinsip semua bidang usaha di sektor ketenagakerjaan
-izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri
-izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
-izin usaha pelatihan tenaga kerja, penerbitan IMTA baru, penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasinya lebih dari 1 provinsi
10. Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional
-layanan infomasi dan rekomendasi permohonan hak atas tanah
11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan jalan tol
-izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan air minum
-izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti
-izin usaha jasa pelaksana konstruksi asing
-izin usaha jasa konsultasi kostruksi asing
-izin usaha bidang perumahan
12. Kementerian Keuangan (Fasilitas Penanaman Modal)
-pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atau impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal
13. Kementerian Perhubungan
-usaha di bidang transportasi yang didalamnya terdapat modal asing, dan
-usaha di bidang transportasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.
14. Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)
-layanan rekomendasi visa
15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
-usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang didalamnya terdapat modal asing
-usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang masih menjadi kewenangan pemerintah
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan
-pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan tangkap
-pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan budidaya
17. Kepolisian RI
-izin usaha jasa konsultasi keamanan
-izin usaha jasa penerapan peralatan keamanan
-izin usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan
-izin usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga
-izin usaha jasa penyediaan tenaga keamanan
-izin usaha jasa penyediaan satwa
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
-layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BPOM
19. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
-layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BSN
Baca juga:
