- Vivanews/Agus
VIVAcoid - Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan sebaiknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) segera dihapus. Sebab, sampai saat ini pelaksanaan tidak maksimal seperti yang diharapkan, malah semakin waktu angkanya menunjukkan penurunan.
Ketua Perkumpulan FWI, E.G. Togu Manurung, mengatakan saat ini HPH semakin buruk, dari total hampir 600 unit manajemen HPH yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang paling banyak, pengelolaan HPH terus merosot.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengutip buku statistik 2013 menunjukkan, dari hampir 600 HPH itu, hanya 272 unit saja yang masih hidup.
"Dan yang beroperasi dari 272 ini hanya 42 persen. Mengapa jumlahnya semakin hari semakin menurun? Yang 42 persen ini di lapangan belum tentu semuanya aktif," ucapnya di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015.
Untuk diketahui, HPH merupakan hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
Maka dari itu, FWI disampaikan Togu, menyarankan pemerintah untuk segera melakukan tindakan terhadap HPH yang tidak menunjukkan kemanfaatannya dalam menekan laju deforestasi di Indonesia.
"Sudah ada kata yang cukup mengambil kesimpulan HPH itu gagal total. Seharusnya, sudah dihentikan dari dulu, beberapa tahun lalu, menurut saya. Sekarang yang ada hanya menunggu waktu hingga berhenti beroperasi karena tidak ada praktek hutan lestari," ungkapnya.
Ia menambahkan, seharusnya dengan adanya HPH, maka dapat mencegah hutan gundul, sehingga lahan tersebut dapat ditanam kembali untuk dimanfaatkan nantinya.
"Paling utama praktek pengelolaan hutan lestari ini tidak terjadi, melainkan over exploited, dikuras habis, dan hasilnya hutan yang mengalami kerusakan serius," kata Togu. (ren)
Baca juga:
Setahun, 12 Gajah Sumatera Mati di Aceh
Hari ini warga menemukan gajah mati yang sudah membusuk.
