DPR Sikapi Putusan Jokowi soal Kapolri Besok

Aziz Syamsuddin
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

VIVA.co.id - Komisi III DPR tersinggung karena Presiden Joko Widodo(Jokowi) tak kunjung melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, DPR sudah menyetujui Budi menjadi Kapolri pada paripurna yang diselenggarakan pada Kamis, 15 Januari 2015 lalu.

Oleh karena itu, Komisi III akan melakukan rapat pada Senin, 19 Januari 2015 besok. Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa, mengatakan ada pelanggaran-pelanggaran UU yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Hari Senin besok jam 10 pagi kita gelar rapat untuk membahasan penundaan pelantikan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri, dan pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Ini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan kami melakukan rapat untuk menentukan sikap kami terkait hal ini," kata Desmon, Minggu, 18 Januari 2015.

Desmon menambahkan, Presiden Joko Widodo tidak memahami Undang-Undang tentang Polri, yakni UU No.2 tahun 2002. Kalau berpatokan pada UU itu, kata Desmon, Presiden tidak seharusnya langsung memberhentikan Jenderal Sutarman dari posisinya sebagai Kapolri.

"Terlihat jelas Jokowi tidak memahami aturan dan UU No.2 tahun 2002 tentang Polri. Dia tidak bisa seenaknya membatalkan hasil persetujuan DPR dan kemudian mengambil langkah mengangkat Plt Kapolri tanpa persetujuan DPR," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dia mengatakan, rapat komisi besok akan mengambil keputusan apakah memanggil Presiden untuk dimintai alasannya, atau tidak. Ini dianggap sangat penting agar masyarakat tahu apa alasan Jokowi melakukan itu semua.

Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun

"Sebenarnya tidak ada masalah kalau Jokowi langsung melantik Budi Gunawan, tapi Jokowi justru membuat masalah sendiri sehingga yang kecil pun terlihat menjadi besar," katanya.

Baca juga:

Kapolri Badrodin: Semua Perintah Saya, Bukan Budi Gunawan
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti

Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.

img_title
VIVA.co.id
14 Februari 2016