- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Azis Syamsuddin, mengatakan kemungkinan interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo terkait penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri bisa saja terjadi. Sebab, sejumlah anggota komisi DPR yang membidangi masalah hukum itu sudah mulai mewacanakan karena Jokowi Plt Kapolri tanpa landasan hukum yang tepat.
"Fraksi-fraksi akan rapat, akan disampaikan ke pimpinan DPR, untuk sikap resmi seperti apa," kata Azis, Senin 19 Januari 2015. Nantinya, kata Aziz, sikap komisi akan disampaikan pimpinan DPR.
Menurut Aziz, berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Polri, memang seharusnya Presiden Joko Widodo meminta persetujuan DPR untuk mengangkat Plt. Namun, hal itu tidak dilakukannya.
Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengangkat pelaksana tugas (Plt) Kapolri sebelum Komjen Budi Gunawan dilantik. Alasannya, Plt Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak.
"Keadaan mendesak itu karena Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara," ujar Yusril, Minggu, 18 Januari 2015.
Ia menjelaskan, dalam keadaan normal, Jokowi tidak bisa memberhentikan Kapolri tanpa restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk itu, pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri tidak tepat. Menurut dia, jika Jokowi menunda pengangkatan Budi Gunawan, mestinya Sutarman tidak diberhentikan dari jabatannya meski DPR sudah setuju dia berhenti.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Sutaman dari posisinya sebagai Kapolri. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti, yang sebelumnya menjabat Wakapolri sebagai Plt Kapolri. (ren)
Baca juga:
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
