Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah menargetkan membangun satu juta rumah murah sepanjang tahun 2015. Untuk melancarkan program itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono rutin menggelar rapat dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
"Beliau mengecek beberapa minggu lalu, kita rapat untuk mengidentifikasi berapa rumah yang dibangun, siapa yang bisa membangun, di mana dan biaya berapa," kata Basuki di Jakarta, Selasa 20 januari 2015.
Baca Juga :
Tata Ruang Pemda Bantu Jaga Harga Rumah Murah
Dari pembahasan itu, katanya, didapatkan bahwa dari masyarakat berpenghasilan rendah bisa dibangun sekitar 603 ribu rumah dan dari Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 250 ribu rumah. Sementara dari masyarakat BPS 146 ribu rumah.
Baca Juga :
Mekanisme Pasar Kerek Kenaikan Harga Rumah Murah
"Jadi total satu juta rumah," ujarnya. Adapun, dari 603 rumah masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 20 ribu unit yang merupakan rumah susun.
Sementara dana yang tersedia, berasal dari APBN sebanyak Rp8,1 triliun, FLPP sebanyak Rp5,4 triliun, perumnas sekitar Rp500 miliar dan BPJS sebanyak Rp2,5 triliun. Sehingga totalnya Rp18,9 triliun.
"Ini belum cukup untuk memenuhi target tadi. Ada beberapa biaya tambahan dana yang perlu digerakkan dari BTN dan dari landing agency lain yang akan dipanggil pak JK," tuturnya.
Basuki mengatakan, mereka masih kekurangan dana sebesar Rp40 triliun. Namun, selain BTN, pemerintah juga meminta dari PT Multi Griya Finansial dan IFC.
"Dana funding itu mungkin bank dunia dimintain kontribusinya agar mendukung program ini," terangnya.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jelasnya, JK berjanji akan menurunkan bunga dari 7,25 persen menjadi 5 persen.
"Dia diminta untuk menghitung dengan 7,25 persen FLPP cicilannya sekitar Rp800 ribu, ini dianggap MBR yang untuk berpengahasilan kira-kira Rp4 juta. Kalau diturunkan lagi untuk Rp600-Rp700 ribu, bunganya mungkin lima persen. Karena subsidi juga sudah turun, sehingga bunga juga akan diturunkan. Itu arahannya pak JK," ungkapnya.
Dalam mencari penambahan dana itu, dia menyampaikan, JK akan memanggil BTN, BRI, BNI, ADB dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
"Besok akan diundang untukl memastikan itu karena saya pekan ini harus lapor ke dia untuk selanjutnya dilaporkannya ke presiden. Minggu depan baru dibawa ke sidang kabinet terbatas," tegasnya.
Sementara, untuk lokasinya, Basuki menekankan, pemerintah daerah diminta kontribusinya dengan memberikan lahan yang tak terpakai.
"Tadi saya laporkan seperti di Gunung Sitoli 10 hektare, Kabupaten Nias Utara tujuh hektare dan beberapa hari lalu mereka juga datang meminta rumah-rumah itu. Jadi kalau ada pemda-pemda, kontribusinya dimintakan pada lahan-lahan. Sehingga apabila pemda memiliki lahan-lahan akan diprioritaskan untuk dibangun perumahan," lanjut Basuki. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara dana yang tersedia, berasal dari APBN sebanyak Rp8,1 triliun, FLPP sebanyak Rp5,4 triliun, perumnas sekitar Rp500 miliar dan BPJS sebanyak Rp2,5 triliun. Sehingga totalnya Rp18,9 triliun.
