Ini Alasan Jokowi Kumpulkan Bupati

Jokowi
Sumber :
  • Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan 101 bupati di delapan wilayah di Sumatera pada Kamis 22 Januari 2015.

Singapura Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2016

Dia akan mendengarkan masukan dan memberikan arahan kepada para bupati itu untuk menyamakan agenda prioritas pemerintah.
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi


Menurut Jokowi, konsolidasi macam ini perlu dilakukan di setiap tingkatan. Beberapa waktu lalu, ia mengumpulkan para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, Komandan Rayon Militer, dan Pangdam. Sementara itu, sekarang saatnya berkonsolidasi secara langsung dengan bupati dan walikota.


"Karena sistemnya otonomi, jadi pertemuan dengan bupati tidak hanya satu tahun sekali, bisa dua, atau tiga kali setahun. Terutama, dalam rangka kami menyamakan visi dan gagasan kami, agar nanti pelaksanaan di lapangan tidak ada hambatan," ujar Jokowi di hadapan para bupati.


Hal itu dilakukan, kata Jokowi, untuk mencapai pertumbuhan yang pada tahun ini ditargetkan 5,6 hingga 5,8 persen.


"Ini target yang pesimis juga tidak, optimis juga tidak. Saya kira, angka yang kami inginkan bukan angka yang tanpa kalkulasi," ujar dia.


Untuk mencapai pertumbuhan 5,8 persen ini, kata Jokowi, kuncinya hanya ada dua. Pertama, penyerapan anggaran harus di atas 90 persen.


"Semua kabupaten, provinsi, dan nasional, sejak awal kami lihat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) nanti langsung dikendalikan Presiden, agar bisa pantau realisasinya, agar betul-betul tercapai targetnya," ujar dia.


Kedua, kata dia, adalah investasi. Untuk itu, investasi di daerah harus didorong.


Pelaksanaan rapat koordinasi ini rencananya dilakukan dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan hari ini meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.


Sementara itu, tahap dua akan dilaksanakan besok, Jumat 23 Januari 2015 yang meliputi wilayah Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, NTB, dan Bali.


Konsolidasi ini adalah untuk membahas prioritas pemerintah yaitu, kedaulatan pangan, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala perizinan. (asp)



Baca juga:



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya