Sumber :
- Antara/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo segera membentuk komisi etik terkait pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengungkap skandal Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilu Presiden 2014 lalu.
"Sebelum ke mana-mana Presiden harus punya inisiatif membentuk komisi etik. Ini etika pejabat publik," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sebelum ke mana-mana Presiden harus punya inisiatif membentuk komisi etik. Ini etika pejabat publik," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Menurut Nasir, selama ini tidak ada lembaga yang mengawasi KPK. Sehingga diperlukan lembaga pengawas saat muncul permasalahan ini. Selain itu pengawas itu harus dibentuk dari luar dan bukan internal KPK. Politisi PKS ini menilai lembaga pengawas diluar KPK akan bekerja lebih independen.
"Sehingga bisa dibuktikan benar atau tidak apa yang dikatakan PDIP. Selain itu Abraham Samad harus menjelaskan permasalahan ini," ujar dia.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap skandal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, saat proses Pilpres 2014. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti skandal Abraham Samad dengan tim pemenangan Presiden Joko Widodo.
"Ada foto-foto dan rekaman CCTV. Kami juga siap bersaksi, bila nanti diminta," kata Hasto di Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
Dugaan skandal politik itu, kata Hasto, berpangkal dari komunikasi yang dilakukan orang dekat Samad, yang menawarkan Samad untuk menjadi pendamping Joko Widodo dalam pilpres. "Lebih dari lima kali pertemuan dilakukan. Beberapa di antaranya memang dimotori oleh orangnya Samad," kata Hasto.
Selengkapnya baca:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Nasir, selama ini tidak ada lembaga yang mengawasi KPK. Sehingga diperlukan lembaga pengawas saat muncul permasalahan ini. Selain itu pengawas itu harus dibentuk dari luar dan bukan internal KPK. Politisi PKS ini menilai lembaga pengawas diluar KPK akan bekerja lebih independen.
