Sumber :
VIVA.co.id
– Kamis, 22 Januari 2015, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI bertemu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Kerja di Kompleks MPR/DPR, Senayan. Raker ini membicarakan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan rencana program kerja Kementerian Sosial 2015.
Komisi VIII DPR mempertanyakan upaya pendataan masyarakat golongan miskin di desa. Saleh Daulay, selaku ketua Komisi VIII dan pimpinan rapat merasa bahwa pendataan Kemensos kurang valid, setelah Khofifah gagal menyebutkan jumlah total warga miskin yang ada di Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Komisi VIII DPR mempertanyakan upaya pendataan masyarakat golongan miskin di desa. Saleh Daulay, selaku ketua Komisi VIII dan pimpinan rapat merasa bahwa pendataan Kemensos kurang valid, setelah Khofifah gagal menyebutkan jumlah total warga miskin yang ada di Indonesia.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
DPR juga mengkritik pencapaian Kementerian Sosial pada 2014 yang tidak signifikan, namun menggunakan APBN yang besar. Tahun 2014, Kementerian Sosial menggunakan APBN Rp8 triliun lebih, padahal menurut kesaksian warga saat kunjungan kerja DPR banyak permintaan bantuan yang ditolak Kemensos karena tidak terdaftar.
Tahun 2015, Kementerian Sosial menargetkan 15,5 juta warga miskin memperoleh kartu jaminan sosial. Untuk mencapai target ini, DPR menyarankan agar Kemensos meningkatkan kinerja pendataan warga miskin hingga ke pelosok Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
DPR juga mengkritik pencapaian Kementerian Sosial pada 2014 yang tidak signifikan, namun menggunakan APBN yang besar. Tahun 2014, Kementerian Sosial menggunakan APBN Rp8 triliun lebih, padahal menurut kesaksian warga saat kunjungan kerja DPR banyak permintaan bantuan yang ditolak Kemensos karena tidak terdaftar.
