- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersuara keras dengan keputusan pemerintah memperpanjang Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Freeport Indonesia.
Saat Paripurna DPR, Selasa 27 Januari 2015, anggota DPR Daeng Muhammad dari Fraksi PAN, melayangkan interupsi ke sidang yang dipimpin oleh Fadli Zon.
"Berkaitan keprihatinan sebagai anak bangsa, berkaitan perpanjangan MoU antara pemerintah dan Freeport," kata Daeng, saat menginterupsi.
Daeng meminta, pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo, menyikapi persoalan MoU yang juga disorot publik. "Ada inkonsistensi pemerintah terhadap Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009," katanya.
Dia mengatakan, penandatanganan MoU oleh pemerintah dengan Freeport ini, melanggar Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba itu.
"MoU apa pun namanya berkaitan dengan pertambangan, sesuai Pasal 5 itu harus dikonsultasikan dengan DPR," tuturnya.
Menurut dia, MoU ini tidak punya semangat nasionalisme. Hanya terkesan, lanjut dia, perpanjangan ini sarat kepentingan asing.
"Supaya semangat MoU ini kita bisa pahami bersama. Apakah punya semangat nasionalisme atau bicara konteks kepentingan asing semata. Ini menjadi catatan, karena juga menjadi janji kampanye ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden," ungkapnya.
Pimpinan sidang, Fadli Zon, memberikan sinyal untuk merestui keinginan untuk konsultasi itu.
"Saya kira pada prinsipnya ini bisa disetujui juga oleh pimpinan melakukan hal itu dengan Presiden menanyakan tentang MoU tersebut," ujar Fadli.
Dia mengatakan, ada potensi pelanggaran yang dilakukan pemerintah dengan perpanjangan kerja sama ini. "Karena ada potensi terhadap pelanggaran Undang-Undang Minerba," tambahnya. (art)
Baca juga:
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
