- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengadakan rapat terbatas mengenai pelabuhan. Salah satu poin yang dibahas, pemerintah segera membentuk tim task force (tim penanganan masalah) untuk menekan biaya logistik di pelabuhan, yang selama ini masih tinggi.
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, Selasa 10 Februari 2015, menyampaikan bahwa tim tersebut dikoordinasi di bawah Menko Perekonomian dan di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden.
"Nanti dilaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi dari waktu ke waktu, supaya segala sumber inefisiensi, terutama akibat birokrasi bisa diselesaikan segera," kata Sofyan di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, selama ini masalah pelabuhan itu, utilisasinya sangat rendah, sehingga pembangunan pelabuhan baru, terutama pelabuhan-pelabuhan utama perlu dipikirkan ulang.
“Yang paling pentingm sekarang diselesaikan efisiensi," tuturnya.
Sofyan memberikan contoh, Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak membuat bangunan baru, tapi dari tahun 2009 meningkat kapasitasnya menjadi dua kali lipat dengan memperbaiki infrastruktur (soft infrastructure).
Walaupun soft itu, lanjutnya, tadi masih banyak di pelabuhan Indonesia, bagaimana truk itu mondar mandir dengan kontainer kosong perlu diperbaiki segera, bagaimana masalah bea cukai yang perlu ditingkatkan dan dwelling time ditingkatkan.
"Itu persoalan klasik sekali yang sudah sejak dulu dibahas dan sampai sekarang masih dibahas lagi," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, Presiden meminta agar memakai seperti pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dia berpendapat, PTSP sudah sejak lama dan tidak berhasil, tetapi dengan perintah Presiden yang tegas dan ketat, sekarang PTSP bisa berjalan, begitu juga pelabuhan diharapkan bisa dilakukan.
“Tim Task Force ini akan bekerja untuk mengindentifikasi semua masalah dan dikerjakan dalam waktu yang singkat,” tegasnya.
Bahkan, jelasnya, kalau perlu Presiden akan memonitor dari minggu ke minggu. Dengan demikian, dalam waktu dua bulan mendatang diharapkan semua yang bisa dilakukan untuk membereskan masalah birokrasi bisa dibereskan.
Sedangkan targetnya, dia menegaskan, adalah untuk mengurangi biaya logistik. "Kalau bisa kita kurangi biaya logistik dari 25 persen-24 persen menjadi 19 persen.
“Itu terjadi penghematan Rp300 triliun bagi industri, dan mereka akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik," tuturnya.
Terkait rencana pemerintah akan membuat pelabuhan, Sofyan menekankan, tentu akan dibangun, tetapi yang benar-benar diperlukan. "Bukan berarti, semua pelabuhan dibangun, karena yang penting bagaimana meningkatkan efisien," tambahnya. (asp)
Baca juga:
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
