- REUTERS/Rafael Marchante
VIVA.co.id - Pengusaha sepatu 'menuntut' pemerintah untuk memberikan kepastian mengenai besaran upah minimum provinsi (UMP). Alasannya, kalau kepastian itu bisa diberikan, mereka mengklaim bahwa kinerja ekspor sepatu bisa membaik.
"Kalau pemerintah bisa mengatasi masalah UMP, industri sepatu akan meningkat," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Sepatu Indonesia, Eddy Widjanarko, di Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.
Eddy mengatakan, dalam sepuluh terakhir, nilai ekspor sepatu meningkat. Misalnya, pada 2014, nilai ekspornya mencapai US$4,5 miliar dan ada 68 perusahaan yang menanamkan modalnya di sektor industri ini.
"Kalau persoalan UMP bisa dipecahkan, saya yakin ada investasi 200 perusahaan baru. Kalau rata-rata setiap perusahaan punya 10 ribu, akan tercipta satu juta lapangan kerja dari industri ini," tuturnya.
Selain itu, dia mengeluhkan mengenai industri padat karya di Indonesia yang harus menanggung beban UMP besar. Eddy pun mengklaim bahwa kondisi industri padat karya di Filipina lebih baik daripada di Indonesia.
"Di Filipina, semakin besar industri padat karya, upah buruhnya lebih murah. Bahkan, industri padat karyanya mampu mempekerjakan di atas dua ratus orang, dapat UMR-nya jauh lebih murah. Beda di Indonesia, semakin besar industrinya tapi justru industrinya yang menjadi sasaran," ungkapnya.
Hal lainnya, dia mengatakan bahwa negara-negara ASEAN aktif menggerakkan sektor industri padat karyanya. Dikhawatirkan, Indonesia bisa kalah bersaing dan menjadi target pasar produk negara-negara tetangga.
Pemerintah pun diminta memberikan insentif terhadap sektor industri padat karya sehingga bisa memacu industri lokal untuk bersaing dengan negara lain. "Industri padat karya itu harusnya diberikan banyak insentif," tegasnya.
Baca juga:
UMK Jatim Naik, Bos Maspion Tawarkan Pegawainya Pensiun Dini
Alim Markus berencana menawarkan 1.800 pegawainya pensiun dini
