- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Kaum minoritas Rohingya di Myanmar akan menghadapi babak baru dalam proses demokratisasi di negara mereka. Parlemen di negeri yang dikendalikan oleh militer tersebut, telah memberikan hak suara kepada kaum Rohingya untuk berpartisipasi aktif dalam referendum konstitusi.
Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin memuji langkah maju parlemen Myanmar tersebut. Menurut Zainuddin, partisipasi aktif kaum minoritas Rohingya dalam proses referendum konstitusi akan sangat menentukan masa depan demokrasi di Myanmar.
Sebab terlepas dari perdebatan status masa lalu, kaum Rohingya pada kenyataannya saat ini adalah bagian dari negara-bangsa Myanmar. Namun selama ini, rezim Myanmar telah menerapkan kebijakan politik apartheid terhadap etnis Rohingya.
"Myanmar adalah bagian dari kawasan ini. Karena itu sudah semestinya organisasi regional ASEAN memberi dukungan yang besar terhadap proses demokratisasi di Myanmar. Saya sendiri menyambut baik sikap parlemen Myanmar memberi kesempatan kepada etnis Rohingya untuk berpartisipasi dalam referendum," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.
Zainuddin mengatakan, dukungan politik masyarakat ASEAN terhadap proses demokratisasi di Myanmar akan memberi kepercayaan diri kepada kaum Rohingya untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan di tanah airnya. Dukungan politik tersebut, lanjut politisi terpilih dari dapil DKI I ini, tidak berarti sikap intearvensi terhadap politik dalam negeri Myanmar.
"Stabilitas politik dan demokratisasi anggota ASEAN tentu akan berpengaruh terhadap proses demokratisasi yang lebih luas di tingkat kawasan," ujar Ketua DPP PKS ini.
Parlemen Myanmar pada 2 Februari lalu menyetujui Undang-Undang (UU) referendum yang memberi kesempatan kepada pemegang kartu putih (white card holders) untuk berpartisipasi aktif dalam referendum terkait amandemen konstitusi Myanmar. Mereka juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam pemilu akhir tahun ini. Di Myanmar, kaum minoritas pemegang kartu putih terdiri dari warga etnis Cina dan India, selain etnis Rohingya yang jumlahnya lebih besar.
Jumlah etnis Rohingya di Myanmar mencapai 1,1 juta jiwa yang selama ini hidup dalam situasi apartheid dan politik diskriminatif. Mereka banyak tinggal di Provinsi Rakhine.
Sebelumnya pada tahun 2008, kaum Rohingya juga mendapatkan hak suara untuk menyetujui draf konstitusi yang disusun militer, begitupun pada pemilu 2010.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
