Walaupun mendapat desakan dari para penyelenggara jasa Internet yang ingin ikut tender USO, pemerintah tetap bergeming. Pemerintah mengaku, tak mau mengambil risiko di masa yang akan datang.
Kabag Umum dan Humas Dirjen Postel Gatot S Dewa Broto menuturkan, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak mengikutsertakan para penyelenggara jasa Internet dalam tender USO.
Yang pertama, adalah aspek teknis dan administrasi. "Apabila mereka tetap diikutsertakan, nantinya ketika masuk ke "babak final", mereka akan tersisih karena kewalahan saat harus melakukan routing numbering," ujar Gatot.
Routing numbering adalah koneksi antar sambungan pelanggan ISP yang melibatkan jaringan operator. Biasanya, proses ini membutuhkan persetujuan dari operator dan memakan waktu yang tak singkat.
Padahal operator atau penytelenggara jaringan, memiliki jaringan yang lebih luas dan modal mereka cukup kuat. "Tender USO kan bukan tender coba-coba," kata Gatot kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Selasa 28 Oktober 2008.
Alasan lain, adalah risiko pengeluaran operasional yang besar saat penyelenggaraan USO sudah berjalan. Gatot yakin, bila ISP dimenangkan, saat tender berjalan nanti, mereka terpaksa tetap bekerja sama dengan para penyelenggara jaringan.
"Artinya biaya yg dikeluarkan tentu lebih besar. Pengaturannya tetap akan 'lari' ke penyelenggara jaringan. Sekali lagi, kami bukannya diskriminatif, tapi ini menyangkut kepentingan orang banyak," urai Gatot.
Gatot menilai, para penyelenggara jasa Internet, masih kurang well-prepared, seperti tender terbuka 3G yang lalu. Kata Gatot, mereka tersisih karena dianggap belum memiliki finansial dan sumber daya yang cukup.
Menurutnya, kemampuan ISP membangun sambungan internet di daerah terpencil, tidak bisa dianggap sebagai kegiatan USO. Sebab, tarif USO nantinya, kata Gatot, harus lebih murah dibandingkan tarif standar.
"Nyatanya, lagi-lagi semua bermuara ke masalah biaya, risikonya cukup besar di masa yang akan datang. Kini penyelenggaraan 3G oleh para penyelenggara jaringan terbukti berjalan baik," imbuhnya.
Menanggapi tuduhan bahwa tender ini terburu-buru karena dikejar pemilu, pemerintah membantah. "Tender ini sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan politis."
Ini, kata Gatot, semata-mata karena dana USO yang begitu besar sudah tersimpan cukup lama. Kalau tidak segera diproses, katanya, maka imej departemen menjadi buruk. BPK bisa-bisa melaporkan bahwa pengelolaan uang di departemen yang bersangkutan bermasalah.
Bagaimanapun, Gatot merasa harus mengucapkan terima kasih kepada operator penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang telah melakukan ekspansi ke daerah-daerah terpencil.
Oleh karenanya, pemerintah berencana memberikan insentif, misalnya dengan mengurangi beban BHP (biaya hak pakai) frekuensi. Namun sampai kini rumusannya masih belum diatur.
Suara Nasdem Naik Ilegal di Dapil IX Jawa Barat, Gerindra Minta Pemilu Ulang di 53 Kecamatan
Partai Gerindra meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan KPU RI melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan K
