- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id - Pemerintah mengakui, hingga saat ini, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mewacanakan pembentukan bank tanah (land bank) di Indonesia.
Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan, pembentukan land bank perlu dilakukan segera untuk meningkatkan kedaulatan pemerintah dan menjamin pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Karena kalau pemerintah tidak punya kedaulatan di republik ini, maka segala proyek ini tidak akan pernah bisa jalan,” kata Bambang, seperti dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Jumat 13 Februari 2015.
Dengan adanya land bank, Bambang melanjutkan, nantinya lembaga ini yang akan membeli tanah sebelum proyek pembangunan infrastruktur dimulai.
Badan layanan umum
Bambang menuturkan, pemerintah saat ini terus membahas pembentukan land bank dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia menyebutkan, ide dari BLU land bank ini adalah ketika sudah mendapat indikasi daerah-daerah untuk pembangunan infrastruktur, maka BLU itu yang akan melakukan pembelian tanah terlebih dahulu.
Kemudian, ketika akhirnya proyek ini jadi akan direalisasikan, maka pihak yang menjalankan proyek, apakah kementerian atau investor, tinggal membeli dari BLU tersebut.
Menurut Bambang, jika pembebasan tanah baru dilakukan setelah proyek diluncurkan, upaya tersebut dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan proyek sendiri.
“Kalau launching proyeknya, lakukan lelang, baru pengadaan tanah, saya yakin proyek ini tidak akan jadi. Karena, saya yakin harga tanah ini begitu bocor akan naik luar biasa, sehingga akhirnya malah menyulitkan dari land acquisition itu sendiri,” jelasnya.
Menkeu mencontohkan, pembangunan ruas tol Trans Jawa, saat ini masih terkatung-katung karena terkendala masalah pembebasan tanah.
“Kami sudah tahu persis berapa banyak proyek yang terhambat hanya gara-gara masalah pembebasan tanah, termasuk Trans Jawa, misalnya, di Jawa Tengah bagian utara, ada beberapa ruas yang sama sekali belum dibebaskan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, Bambang menjelaskan, mengakibatkan pembangunan jalan tol Trans Jawa akan sulit terwujud dalam waktu dekat. (art)
Baca juga:
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Industrialiasi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi.
