- Dokumentasi Kementerian Koordinator Kemaritiman
VIVA.co.id - Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014-2019, disebutkan implementasi berbagai bidang kemaritiman akan semakin dipertajam.
Dengan demikian, diharapkan dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah mulai tampak. Hal itu, salah satu kesimpulan pertemuan antara Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.
Andrinof mengatakan, berkaitan dengan penyelesaian batas laut antarnegara, batas landas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif dan batas zona ekstensi 350 mil, Bappenas akan menginventarisasi program kementerian/lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan riset kelautan.
"Hal itu, agar bisa diintergrasikan untuk menghimpun data hidro-oseanografi, geologi laut, dan biologi laut, guna mendukung program penyelesaian batas laut dimaksud," kata Andrinof, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat 13 Februari 2015.
Indroyono dan Andrinof juga sepakat untuk segera memulai program pembangunan Maritime Techno-Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dikaitkan dengan industri migas.
Beberapa negara, antara lain Perancis, berminat untuk bergabung dalam pengembangan Maritime Techno-Park tersebut.
Di samping itu, berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah Sorong, Papua Barat sebagai kawasan ekonomi khusus, yang juga sudah masuk dalam RPJMN 2014-2019, segera ditindaklanjuti dengan penyusunan pra-studi kelayakan, guna siap dipaparkan pada semester II 2015.
Berkaitan dengan program pengembangan bio-diesel dari micro algae di laut, dalam waktu dekat Tim Nasional Pengembangan Bio-Diesel dari Micro Algae akan segera menggelar pemaparan dengan Andrinof dan kementerian terkait.
Andrinof juga mendukung program ekspedisi Nusantara Jaya 2015, yang dicanangkan oleh Kemenko Kemaritiman.
Kemudian, berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat, tim kajian Bappenas segera diperkuat dengan para ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan rekomendasi menyeluruh dalam waktu satu bulan.
Indroyono dan Andrinof sepakat untuk mengawal komponen kelautan dalam rancangan dokumen sustainable development goal (SDG) pst-2015, yang saat ini tengah dinegosiasikan oleh PBB dan akan ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada akhir 2015 ini. (asp)
Baca juga:
Amankan Laut Sulu, Tiga Negara Sepakat Kerja Sama
Salah satunya menangkal aksi perompakan yang kerap terjadi
