Sumber :
- Antara/ Dhoni Setiawan
VIVA.co.id -
Komisi VII DPR RI berjanji akan memperjuangkan ke Kementerian Keuangan RI, agar aset Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli diserahterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli Satya W. Yudha usai pertemuannya dengan Bupati Bangli, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirops PT PLN dan BPPT di Museum Gunung Api, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis 13 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli Satya W. Yudha usai pertemuannya dengan Bupati Bangli, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirops PT PLN dan BPPT di Museum Gunung Api, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis 13 Februari 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Menurut Satya yang juga wakil ketua Komisi VII ini, sarana PLTS di Kabupaten Bangli merupakan proyek yang didanai pemerintah pusat di mana hingga saat ini belum dihibahkan ke pemerintah daerah.
Karena belum dihibahkan ke daerah, tuturnya, keberadaan PLTS yang berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli yang sudah disambungkan ke PLN, di mana listriknya masuk dalam
grade
-nya PLN belum bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena aset yang dimiliki itu bukan merupakan aset daerah, Bupati Bangli titip agar Komisi VII memperjuangkan di Kementerian Keuangan agar PLTS berkekuatan 1 MW itu diserahterimakan kepada daerah,” kata Satya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa Kunjungan Lapangan Komisi VII ke Kabupaten Bangli sangat bermanfaat. Karena, Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang dari sisi PAD-nya yang sangat termiskin di Indonesia.
“Namun, saya sangat mengapresiasi Kabupaten Bangli ini mengembangkan Desa Mandiri Energi, di mana di dalam Desa Mandiri Energi itu menggunakan upaya-upaya energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
“Salah satunya, Kabupaten Bangli mengembangkan PLTS yang dikembangkan di daerah-daerah yang terpencil di beberapa desa yang tidak terlistriki sama sekali bahkan tidak tersentuh tangan PLN, rasio elektrifikasinya paling rendah dari seluruh kabupaten yang ada di Bali,” papar Satya.
Tujuan kunjungan Komisi VII DPR ke Kabupaten Bangli, ujar Satya, diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten Bangli untuk menyukseskan Program Listrik Masuk Desa yang dijalankan oleh PLN.
Selanjutnya, Satya menginformasikan bahwa dalam kunjungan ini juga Komisi VII melihat Kementerian Ristek yang kebetulan salah satu LPNK-nya adalah BPPT, turut mengembangkan Kabupaten Bangli ini dari sisi penggunaan
e-government
atau melakukan pendampingan-pendampingan dan sistem inovasi nasional.
“BPPT sudah bekerja sama dengan Kabupaten Bangli, dan Bupati Bangli sangat menghargai bantuan atau pendampingan dari BPPT,” tuturnya. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Satya yang juga wakil ketua Komisi VII ini, sarana PLTS di Kabupaten Bangli merupakan proyek yang didanai pemerintah pusat di mana hingga saat ini belum dihibahkan ke pemerintah daerah.
