Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Proyek pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, tinggal menunggu proses pembebasan lahan dirampungkan. Kini, tinggal lima persen lahan yang perlu dibebaskan oleh pemerintah. Diperkirakan infrastruktur energi itu dapat mulai dibangun pada Maret 2015.
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir, Senin, 16 Februari 2015, menyatakan bahwa berdasarkan rapat dengan Presiden Joko Widodo, pemerintah memutuskan pembebasan lahan itu tetap mengacu pada ketentuan perundagangan yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah akan melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembebasan lahan kepentingan negara dan rakyat masyarakat.
"Kami akan mulai terapkan mulai besok, kami akan laksanakan di lapangan," ujar Sofyan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Ia menjamin, masyarakat tidak akan rugi bila tanah mereka diberikan ke pemerintah. Sebab, pemerintah akan mengganti dengan harga berkali-kali lipat.
"Pergantian lahan itu sangat menguntungkan, karena berkali kali lipat dari nilai investasi yang didapat," kata dia.
Pembebasan lahan, ia melanjutkan, menjadi penting agar pembangunan PLTU itu segera dimulai. Dengan demikian target konstruksi PLTU itu selesai pada tahun 2018 dapat tercapai.
"Rencananya 2019 akan kami majukan sampai 2018, mudah-mudahan positif," kata Sofyan.
Nilai investasi proyek ini mencapai Rp40 triliun. Pemerintah yakin pembangunan PLTU tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat.
"Akan ada pergerakan industri di daerah situ. Kalau bicara industri tekstil dan sebagainya, tentu ini akan menyerap tenaga kerja kan. Perdagangannya akan hidup kembali di situ. Jadi, kepentingan utamanya masyarakat wilayah sana," kata Sofyan.
Baca juga:
34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Negara Merugi
Sari 34 proyek ada 12 proyek tidak bisa berlanjut.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :
